Medan (SIB)
Rapat Kerja (Raker) DPRD Sumut yang berlangsung selama tiga hari, Senin (26/9) - Rabu (28/9) di Berastagi Karo, menghasilkan sejumlah rekomendasi kerakyatan yang disampaikan ke Pemprov Sumut, untuk mengantisipasi ketahanan pangan daerah ini.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi Wakil Ketuà Dewan H Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution, Misno Adisyahputra dan Rahmansyah Sibarani kepada wartawan, Jumat (30/9) di DPRD Sumut menyampaikan rekomendasi Raker DPRD Sumut.
"Kami berharap rekomendasi DPRD Sumut sebagai hasil raker hendaknya dilaksanakan sekaligus terus membangun komitmen bersama antara DPRD Sumut dengan Pemprov Sumut "ujar Baskami Ginting senada dengan Rahmansyah Sibarani.
Adapun rekomendasi yang disampaikan, lanjut Baskami, dewan minta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut segera menyalurkan bantuan pupuk ke petani untuk meningkatkan hasil produksi petani.
"Selain itu, DPRD Sumut juga minta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut memberikan bantuan ke nelayan, baik dalam bentuk subsidi maupun alat teknis nelayan," tambah Baskami sembari menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga harus terus meningkatkan bantuan ternak kepada masyarakat baik dalam bentuk bibit maupun pakan ternak.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, berbagai permasalahan rakyat Sumatera Utara dituangkan dalam e-pokir yang disampaikan anggota dewan agar dimasukkan dalam rencana kerja (Renja) Pemprov Sumut.
Selain itu, tambah Harun, DPRD Sumut juga minta Pemprov Sumut wajib mengikutsertakan anggota dewan dalam program atau kebijakan gubernur mengantisipasi ekonomi pada tahun 2023.
Rekomendasi lainnya, sambung Irham, DPRD Sumut minta Gubernur Sumut mewajibkan seluruh kepala OPD menghadiri rapat-rapat di dewan, termasuk rapat paripurna agenda laporan reses ke kabupaten/kota di Sumut.
DPRD Sumut juga minta Pemprov Sumut mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinonaktifkan pada tahun anggaran 2020 oleh pemerintah sebanyak 280.000 peserta BPJS PBI, karena rakyat yang tidak mampu sangat membutuhkannya.
Masalah lingkungan hidup, ungkap Rahmansyah, DPRD Sumut minta Dinas Lingkungan Hidup dapat menekan pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah rumah tangga/organik dengan menyalurkan mesin pembubur sampah organik di setiap kabupaten/kota di Sumut. (A4/f)
