Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menanggapi pemandangan umum dari 6 fraksi DPRD Tebingtinggi tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023, pada sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, didampingi Wakil Ketua, Muhammad Azwar dan Iman Irdian Saragih, Rabu (2/11/2022).
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Nurani Kebangsaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dijelaskannya, setiap OPD telah diinstruksikan untuk meningkatkan PAD.
Sedangkan untuk rincian target pendapatan dan PAD TA 2022 yang disampaikan Fraksi Nurani Kebangsaan, dikatakan Dimiyathi, PAD terdiri dari pajak daerah dengan target Rp35 miliar lebih dan terealisasi Rp32 miliar lebih atau surplus 4,3%.
Untuk retribusi ditargetkan Rp5,5 miliar lebih dan terealisasi Rp3,1 miliar lebih.
Terkait mewujudkan Kota Tebingtinggi yang religius, Dimiyathi mengatakan akan menjadi perhatian secara berkelanjutan.
Menjawab pemandangan umum Fraksi Gerindra, untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, Dimiyathi mengatakan akan menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2023.
Pemandangan umum Fraksi Golkar atas penurunan target retribusi daerah sebesar 27,11%, Dimiyathi menjelaskan hal tersebut dikarenakan adanya penurunan target retribusi parkir, retribusi tanah dan bangunan.
Pemandangan Fraksi PDI Perjuangan tentang proyek strategis nasional dan permintaan untuk membentuk gugus tugas, Dimiyathi mengatakan akan mempelajarinya.
Pemandangan Fraksi Demokrat Amanat Keadilan yang menyarankan agar menunggu dana transfer yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU), Pj Wali Kota mengatakan akan menunggu alokasi yang definitif serta penggunaannya.
Alokasi yang telah dianggarkan pada OPD sudah berpedoman standart pelayanan minimal masing-masing OPD.
Pemandangan Fraksi NasDem terkait wacana pengadaan SMA Negeri 5 Kecamatan Padang Hilir, Dimiyathi mengatakan akan menjadi perhatian serius.
Namun banyaknya masukan dan saran dari masyarakat maupun kelompok pendidik serta masukan dari Provinsi Sumut, Pemko Tebingtinggi mempertimbangkannya dan masih ada regulasi pengelolaan barang milik negara yang perlu dikaji lebih dalam.
Selanjutnya terkait menaikan gaji bulanan honorer di lingkungan Pemko Tebingtinggi, hal ini akan menjadi perhatian dengan pertimbangan keuangan daerah.
Usai mendengar nota jawaban Pj Wali Kota, Basyaruddin Nasution mengatakan rapat paripurna akan dilanjutkan, Senin (7/11/2022). Sebelumnya akan dilakukan rapat gabungan komisi bersama eksekutif. (*)
