Medan (SIB)
Warga mempertanyakan kebenaran kalau hendak berobat ke rumah sakit hanya memakai KTP saja karena sudah dicover Pemko melalui Program Universal Health Covarage (UHC).
“Nanti saat kami ke rumah sakit tidak dilayani dengan berbagai alasan. Kalaupun ada kartu BPJS kita, pihak rumah sakit sering membilang tidak ada kamar kosong alias sudah penuh apalagi hanya menggunakan KTP,” ujar warga Gang Pelita Rita saat mengikuti Reses masa sidang III Tahun ketiga TA 2022 yang diselenggarakan Anggota DPRD David Roni G Sinaga SE, Sabtu (10/12) di Jalan Pelita Gang Masjid Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas.
Reses kali ini diselenggarakan di dua tempat, satu lagi di Jalan Sakti Lubis Gang Amal Kelurahan Sitirejo Medan Kota pada sore harinya.
Sedangkan Vera, warga Jalan Pelita Gang Inpres, mengeluhkan masalah banjir yang selalu melanda tempat tinggal mereka. Dan bau menyengat dari pembuangan limbah kimia pabrik sarung tangan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.
“Paritnya sudah berulang kali dikorek, tapi tetap juga banjir. Sedangkan limbah kimianya, setiap pagi dibuang ke parit oleh pihak pengelola. Makanya saya minta, pak David meninjau langsung, agar permasalahan ini dapat terselesaikan,” harapnya.
Menjawab itu, program UHC yang diluncurkan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution perlu dikaji ulang sebab masih banyak masyarakat yang bingung dan meragukan berobat hanya menggunakan KTP.
“Perlu dikaji ulang dalam pelaksanaannya. Sebab, apa yang diucapkan Wali Kota Medan belum bisa diaplikasikan dengan baik saat di lapangan. Sejak program UHC diluncurkan, masih banyak masyarakat kesulitan ketika mau berobat,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Perlu dipahami, sebutnya, pelaksanaan reses ini merupakan momentum anggota dewan untuk menyerap aspirasi warga Kota Medan, khususnya di Dapil IV ini. “Saya minta masyarakat yang hadir hari ini, tidak malu dan ragu untuk menceritakan semua permasalahan yang menyangkut pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur, sampah, dan sosial,” ujarnya.[br]
Menanggapi keluhan Rita, Anggota Komisi IV DPRD Medan itu mengusulkan agar BPJS Kesehatan yang menjelaskan secara detail, apa syarat dan ketentuan agar masyarakat bisa menggunakan program UHC.
Kalau masalah banjir dan limbah pabrik, disebutkannya agar dana kelurahan bisa digunakan untuk perbaikan drainase. “Untuk masalah limbah kimia, setelah pelaksanaan reses ini akan kita tinjau,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Camat Medan Amplas diwakili Kasitrantib R Nainggolan SE mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan reses ini dan berharap seluruh permasalahan yang masih terkendala di Timbang Deli, khususnya di Kecamatan Medan Amplas dapat terselesaikan.
Menanggapi perihal program UHC, mewakili BPJS Kesehatan, Alwinsyah Nababan menerangkan bahwa berobat menggunakan KTP itu benar adanya. “Masyarakat yang berobat ke Puskesmas hanya menggunakan KTP. Kalau penyakitnya “emergency”, bisa langsung berobat ke RS. Jadi kalau ada masyarakat yang ditolak berobat menggunakan UHC, silakan lapor ke Call Center 165,” jelasnya.
Dinas PU diwakili M Syafii, UPT wilayah kota menjelaskan bahwa normalisasi dan perawatan drainaise sudah dilakukan.
“Kendalanya, di bawah fly over ada penyempitan di situ. Dan yang di Jalan Pelita memang belum dikerjakan,” ucapnya.
Menimpali jawaban Syafii, David Roni meminta agar UPT PU memastikan langkah apa yang akan dilakukan untuk menangani banjir di Jalan Pelita. Di akhir kegiatan reses, didampingi Ketua PAC PDI-P Medan Amplas, Kawar Sembiring, David Roni memberikan nasi kotak dan seminar kit kepada 300 undangan yang hadir. (A12/c)
