Pematangsiantar (SIB)
Di masa transisi Kota Pematangsiantar menuju endemi Covid-19, Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani SpA tetap mengingatkan warganya untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menghadapi resiko Covid-19.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Satgas Covid-19 di ruang Serbaguna Bappeda, Kamis (12/1).
Susanti menyampaikan, sejak munculnya pandemi Covid-19 awal tahun 2020 lalu, pemerintah telah berupaya keras untuk melakukan berbagai upaya dalam penanganannya.
Seperti merefokusing anggaran, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sosialisasi pendisiplinan protokol kesehatan, vaksinasi, pemberian bantuan sosial, serta upaya pengendalian penyebaran Covid-19 dan penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Mengikuti situasi perkembangan pandemi Covid-19, dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pemerintah atasan dalam 10 bulan terakhir, maka 30 Desember 2022, pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM di Indonesia, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada masa transisi menuju endemi.
"Pencabutan PPKM ini juga dilandasi tingginya cakupan imunitas penduduk. Berdasarkan Sero Survei, kekebalan komunitas pada Desember 2021 berada di 87,8 persen dan pada Juli 2022 meningkat diangka 98,5 persen. Artinya, kekebalan kita secara komunitas ada di angka yang sangat tinggi," kata dr Susanti.
Meski kebijakan PPKM telah dicabut, Susanti tetap mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada dalam menghadapi risiko Covid-19, termasuk kemungkinan munculnya varian baru yang memicu lonjakan kasus di sejumlah negara, namun tidak memicu lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Disiplin protokol kesehatan, terutama memakai masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan, masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala dan mencari pertolongan.
Aparat dan lembaga pemerintah harus tetap siap siaga, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di semua wilayah harus siap, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap mobilitas masyarakat, terutama saat hari libur.
"Untuk itu kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan, seyogianya dilakukan dengan cepat, tanggap, disertai keikhlasan diri untuk membantu sesama," jelasnya. (D8/d)
