Ketua DPRD Pematangsiantar: LHP BPK RI Sejatinya Lebih Awal Diserahkan, Menyusul LKPD Tahun 2022

Pematangsiantar (SIB)

Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul M Lingga SH mengutarakan, lembaga DPRD sejatinya lebih awal menerima LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK RI, menyusul kemudian penyampaian LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) tahun 2022 Pemko setempat.

Hal itu dipertegas Timbul M Lingga ketika dikonfirmasi wartawan SIB melalui telepon, Senin (22/5), apakah Pimpinan DPRD sudah menerima dokumen berkas LKPD tahun 2022 dari Wali Kota Pematangsiantar. "Mesti lebih awal dokumen LHP BPK RI diserahkan ke Pimpinan DPRD, isinya untuk dibaca dan dibahas," terangnya.

Apakah lembaga DPRD tidak terlambat membahas isi LKPD tahun 2022 Pemko Pematangsiantar ? Dijawab Ketua DPRD, mekanisme regulasinya lebih awal LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK RI terkait LKPD tahun 2022 diserahkan ke Pimpinan DPRD setempat.

Lembaga DPRD diisyaratkan akan mendalami isi, jika sudah menerima LHP BPK RI, apakah disimpulkan WTP (wajar tanpa pengecualian) atau WDP (wajar dengan pengecualian).

"Sifatnya jika WDP disimpulkan BPK RI, maka akan dibentuk Panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus) untuk meneliti/menelusuri materi LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) tahun 2022, Pemko Pematangsiantar," urainya.

Ketua DPRD menginformasikan, setahunya, Senin (22/5) sore, eksekutif akan menyerahkan dokumen berkas LHP BPK Republik Indonesia terkait LKPD tahun 2022 Pemko Pematangsiantar, ke Pimpinan DPRD.

"Setahu saya, info diterimanya, Senin sore, LHP BPK RI terkait LKPD tahun 2022, akan diserahkan ke Pimpinan DPRD," jawab Timbul M Lingga ketika ditanyakan perkembangan status LKPD tahun 2022 Pemko Pematangsiantar. (D1/c)

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Terima Kunjungan Kerja BPK, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah
• KNPI Tebingtinggi Ingatkan DPRD Terkait 4 Agenda Paripurna Tahun 2025