Pj Bupati Agara Minta BPKP Aceh Dampingi Kegiatan OPD

Kutacane (SIB)

Pj Bupati Aceh Tenggara (Agara), Drs. Syakir MSi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, untuk melakukan pendampingan dan evaluasi program kegiatan / sub kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara).

Permintaan tersebut tertuang dalam surat Bupati Aceh Tenggara nomor: 700 378/K/2023, tentang permintaan pendampingan, untuk evaluasi program dan kegiatan OPD yang disampaikan kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh, tertanggal 25 Juni 2023.

Surat tersebut disampaikan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 oleh BPKP Perwakilan Aceh pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: PE. 10.03/LEV-0102/PW01/3/2023 tanggal 4 April 2023, perlu dilakukan recofusing dan realokasi anggaran, atas terjadinya inefektifitas dan inefisiensi anggaran.

Kemudian, untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh Nomor 23.BLHP/ XVIIIBAC/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menyusun dan melaksanakan road map penyelesaian utang daerah atas defisit Tahun Anggaran 2022 yang membebani APBK Tahun Anggaran 2023.

"Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan dari pihak BPKP Perwakilan Aceh untuk melakukan pendampingan terhadap evaluasi program kegiatan sub kegiatan pada OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, demi mendukung tercapainya sasaran strategis Pemkab Aceh Tenggara," sebagaimana isi surat tersebut. (B7/a)