Sibolga (SIB)
Plt Kajari Sibolga Gunawan Wisnu Murdiyanto didampingi Kasi Intelijen Mohamad Junio Ramandre dan Kasi Datun P Harefa melakukan ekspos capaian kinerja 2023 periode Januari sampai Juni dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhakti Adhyaksa di Kantor Kejari Sibolga di Jalan Sutomo Sibolga, Jumat (21/7).
Kegiatan ekspos tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Pemko Sibolga Ichwan Simatupang guna menerima berkas pemulihan keuangan daerah Pemko Sibolga dan Kepala BPJS Kes Cabang Sibolga yang menyerahkan piagam penghargaan kepada pihak Kejari Sibolga.
Plt Kajari dalam ekspos mengatakan, pada bidang Pidsus pihaknya telah melakukan penyelidikan dugaan Tipikor pada kegiatan rapat koordinasi pendidikan SMA Se -Provinsi Sumatera Utara yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara di SMA Plus Matauli Pandan dan telah dilimpahkan ke Kejati Sumut, penyidikan dugaan Tipikor di salah satu Bank milik BUMN atas penyalahgunaan pencairan kredit diduga total kerugian Rp. 2.989.161.852.
Kemudian eksekusi, kata Kajari yakni dalam perkara kasus Tipikor dengan terpidana WS dan NC, cukai terpidana NB.
"Bidang Pidsus juga telah melakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp421.016.000 dalam perkara dugaan Tipikor pengelolaan anggaran BPBD Sibolga pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman, serta kegiatan pemulihan kondisi kebugaran dan kesehatan 2017 sampai 2020," katanya.
Bidang Pidum meliputi penerimaan SPDP, berkas perkara tahap I dan berkas perkara yang dinyatakan lengkap, pelimpahan berkas ke pengadilan, hingga upaya hukum dan eksekusi.
"Bidang Datun memiliki 5 MoU antara lain dengan KPU Tapteng, KPU Sibolga, Distrik Navigasi, PD Nauli, BPJS Kesehatan Cabang Sibolga," katanya.
Bidang Intelijen meliputi kegiatan jaksa menyapa, jaksa sahabat guru, penerangan dan penyuluhan hukum, jaksa masuk sekolah.
"Bidang intelijen juga telah berhasil memulihkan keuangan daerah dalam hal ini Pemko Sibolga sebesar Rp364.514.381," katanya.
Bidang PB3R meliputi penerimaan barang bukti, pengembalian kepada pemilik yang berhak dan permusnahan dari perkara Narkotika, Kamnegtibum, Oharda dan bea cukai.
"Sedangkan pada bagian pembinaan, bahwa semua pegawai telah melaporkan LHKPN kepada KPK," katanya seraya menambahkan bidang pembinaan juga telah menerapkan sistem disposisi elektronik kepada semua bidang. (F2/r)
