Pematangsiantar (SIB)
Komisi III DPRD protes keras tindakan Dinas PRKP Pemko Pematangsiantar mengizinkan pemangkasan pohon di pulau Jalan Ahmad Yani, Pematangsiantar, untuk dibangun kotak-kotak persegi.
Protes keras itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD, Denny TH Siahaan SH MSi bersama anggota, sewaktu rapat kerja (raker) dengan Ir Risfani Sidauruk, Kadis PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) di ruangan komisi, Rabu (26/7), membahas penggunaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 53.243.750.368 dalam kaitan Ranperda LPj pelaksanaan APBD TA 2022.
Kadis PRKP, Ir Risfani Sidauruk didampingi staf, menguraikan paparan penggunaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 53.243.750.368 realisasi Rp 51.902.107.170 atau 97,48 persen, SILPA sebesar Rp 1.341.643.198.
Ketua Komisi III DPRD melempar tanya, kenapa pohon hijau menghias tata ruang kota ditebang, dibangun kotak-kotak bersegi membahayakan kendaraan lintas, jangan tunggu ada kejadian. Lalu kenapa SILPA Rp 1,3 miliar lebih, tak didayagunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dijawab Kadis PRKP, seadanya, dua paket proyek bernilai Rp 300 juta lebih, sudah selesai dikerjakan, tapi belum dibayar.
Seluruh anggota Komisi III DPRD (bidang pembangunan, lingkungan hidup), Denny TH Siahaan, Astronout Nainggolan, Frengki Boy Saragih ST, Immanuel Lingga SH, Hj Nurlela Sikumbang, Dedy Putra Manihuruk SH angkat bicara, senada memprotes keras "tindakan" Dinas PRKP Pemko Pematangsiantar, mengizinkan pemangkasan pohon hijau tumbuh di pulau ruas Jalan Ahmad Yani, untuk dibangun kotak-kotak persegi sepanjang ruas jalan.
Astronout Nainggolan dan Immanuel Lingga mengkritik pedas kinerja Kadis PRKP. "Kita butuh tata ruang hijau, seperti kota Bandung asri dan teduh, koq memangkas pohon hijau yang sudah rapi ditanam di pulau ruas Jalan Ahmad Yani. Kenapa pohon ditebangi.Ada apa ini," kritik Astronout Nainggolan.
Menata tata ruang hijau di Parluasan pun seperti terabaikan Dinas PRKP, kata Immanuel Lingga. “Apa tak ada program terintegrasi menata lingkungan,” kata politisi PDI Perjuangan itu melempar tanya.
Frengki Boy Saragih, Sidauruk dan Nurlela Sikumbang menyoroti berapa luas permukiman kumuh, sanitasi lingkungan tak dituntaskan, bagaimana perencanaan soal LPJU (lampu penerangan jalan umum), tanya Immanuel Lingga.
Immanuel mendesak segera ditangani, menyikapi maraknya aksi begal dewasa ini di kota Medan, jangan sampai merembes ke Pematangsiantar, karena tanpa LPJU, suasana gelap di malam hari di beberapa titik rawan kejahatan, tegasnya mengingatkan Kadis PRKP.
Menyikapi sederet pertanyaan, saran dan masukan anggota Komisi III DPRD, Kadis PRKP mengatakan jadi perhatian dan akan diupayakan. Terkait luas kawasan kumuh sebanyak 108 titik, ungkapnya. Lantas, Astronout Nainggolan memberi saran "tolong dibuat grand desain penanganan kawasan kumuh." (D1/a)
