Tanjungbalai (SIB)
Pengerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit (RS) Kota Tanjungbalai dengan anggaran Rp 9,7 miliar TA 2023 dinilai janggal dan menjadi sorotan warga. Pasalnya, perehapan gedung RS itu dilakukan dengan cara merobohkan seluruh gedung bertingkat dua milik Akper Pemkot Tanjungbalai.
Berdasarkan amatan yang dilakukan, Senin (1/10) sesuai plank proyek nama paket pekerjaan yaitu Perehapan Gedung RS Jalan Pancasila Tanjungbalai oleh Pemkot Tanjungbalai dalam hal ini Dinas Kesehatan, dengan nilai kontrak Rp 9.799.975.343,65 dan pelaksana proyek yakni CV Jaya Mandiri Kontrindo.
Saat ini pelaksanaan proyek tersebut sudah di tahap pengerjaan pondasi, setelah seluruh gedung bertingkat dua milik Akper Pemkot Tanjungbalai dirobohkan.
Saufi Simangunsong, seorang mahasiswa hukum di Medan kepada koresponden Harian SIB, sangat menyayangkan dan juga mempertanyakan sikap Pemkot Tanjungbalai atas proses pelaksanaan proyek tersebut. Sebab menurutnya, pelaksanaan proyek rehab gedung RS itu terkesan mubazir karena telah mengorbankan dengan cara menghancurkan gedung Akper milik Pemkot Tanjungbalai.
"Saya selaku alumni Akper Pemkot Tanjungbalai sangat kecewa atas kebijakan Pemkot Tanjungbalai, yang merobohkan bahkan menghancurkan gedung Akper, dengan dalih untuk perehapan gedung Rumah Sakit. Karena jika untuk alasan pembangunan rumah sakit, kenapa mesti bangunan Akper yang dikorbankan, sementara kita ketahui ada bangunan Rumah Sakit Type C yang saat ini masih terbengkalai. Semestinya itulah yang dilanjutkan pembangunannya," sebut Saufi.
Selain itu, Saufi juga menyinggung adanya indikasi kurang transparansi dalam proses pelelangan tender proyek tersebut. Sebab, dalam proses tender beredar isu pengantin pemenang tender proyek tersebut sudah dipersiapkan. Dan bahkan CV sebagai pemenang tender sudah pernah diputus kontrak pemerintah dalam pelaksanaan proyek pembangunan salah satu sekolah di wilayah Provinsi Sumut.
"Sedikit membuat janggal lagi, CV Jaya Mandiri Kontrindo selaku pemenang proyek ini sudah pernah memiliki asumsi negatif yakni sudah pernah diputus kontrak Disdik Provinsi Sumut dalam pembangunan unit sekolah baru di Padang Sidempuan tahun 2022 lalu.
Artinya ada beberapa hal yang menimbulkan kejanggalan bagi kita sebagai warga. Belum lagi mengenai pengalihan aset dari berstatus Akper menjadi rumah sakit," ujar Saufi.
Oleh karena itu, dia sangat berharap adanya pengawasan serius dari pihak pihak yang terkait seperti, Kejaksaan dan juga KPK terhadap pengerjaan proyek perehapan gedung RS, yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD Kota Tanjungbalai dengan jumlah yang cukup fantastis tersebut.
"Sangat wajar jika sebagai masyarakat kita merasa janggal atas proyek tersebut. Harapan kita agar pengerjaan proyek miliaran rupiah ini harus diawasi serius. Jangan sampai menambah catatan buruk pembangunan rumah sakit yang mangkrak sebelumnya itu terulang kembali dan bahkan mengakibatkan kerugian negara dan tersandung korupsi. Untuk itu, pemerintah harus fokus terhadap realisasi anggaran Rp 9,7 Miliar yang digelontorkan tidak sia sia," tegas Saufi.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Kesehatan dr Nurhidayah Ritonga ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pembangunan gedung RS itu sudah sesuai dengan mekanisme sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
"Perehapan gedung RS itu sudah sesuai perencanaan dan sudah melalui mekanisme sesuai DPA. Pembangunan gedung Rumah Sakit ini menjadi program strategis Wali Kota Tanjungbalai dengan jumlah dana Rp 130 Miliar. Namun dilakukan secara bertahap, dan tahun ini dengan dana Rp 10 Miliar," jelas Nurhidayah. (E2/c)
