Musda DPD PPNI Nisbar Batal, Ketua PPNI Sumut Sebut Ada Intervensi Oknum Pejabat

Nias Barat (SIB)

Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Nias Barat di Tokosa Hall, Sabtu (7/10) batal terlaksana dikarenakan jumlah peserta yang hadir tidak korum.

Pantauan SIB di lokasi, sejumlah tenaga keperawatan baik berstatus ASN maupun honorer terlihat protes dan menolak Musda, dengan alasan tidak sesuai dengan ADRT PPNI dan terlihat juga ada oknum mencoba melakukan perusakan spanduk dan berbicara dengan sangat lantang.

Atas kejadian tersebut, Ketua DPW PPNI Provinsi Sumut Mahsur Al Hazkiyani mengaku kecewa dan menyesalkan keributan yang terjadi. Dia akan menindaklanjuti kejadian tersebut ke Bidang Hukum PPNI Sumut, untuk ditelaah dan dikaji baik dari segi adanya indikasi kesengajaan menggagalkan kegiatan, pengrusakan hingga intimidasi para peserta.

"Musda ini sudah diagendakan jauh-jauh hari dan proses serta mekanisme untuk pembentukan Karateker DPD PPNI sudah sesuai mekanisme ,tidak mungkin kami hadir dan melanggar regulasi kalau tidak sesuai mekanisme, apalagi bila disebut tidak sesuai ADRT. Peristiwa yang terjadi kita akan bahas di bidang hukum dan kode etik kita. Kita kaji kerugian yang diakibatkan oknum-oknum tersebut, akan kita hitung kerugian secara materil maupun inmaterial dan akan kita laporkan ke penegak hukum," tegas Mahsur seperti dilansir dari hariansib.com.

Ia juga mengaku mendapat banyak laporan bahwa para peserta tidak berani datang, karena mendapat intimidasi dan ancaman dari beberapa oknum pejabat pemerintah.

"Sudah mengantongi sejumlah bukti, baik rekaman maupun informasi adanya tekanan ataupun teror yakni dari mutasi hingga pencopotan jabatan. Karena ini negara hukum, maka kita akan kaji dan telaah agar diteruskan ke penegak hukum”, katanya.

Menurutnya, PPNI adalah organisasi ini murni organisasi profesi perawat yang biaya operasionalnya murni dari iuran anggota, tidak ada hibah dari pemerintah.

“Artinya kami sangat menyesalkan info yang beredar adanya intervensi dari pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah mendukung kegiatan-kegiatan ini seperti di kabupaten lain di seluruh Indonesia. Karena wadah ini pemersatu perawat, pengembangan ilmu keperawatan, begitu juga membantu pemerintah untuk melaksanakan program-program kesehatan di masyarakat," tegasnya.

Sementara itu salah seorang tenaga keperawatan Darniati Mendrofa yang mengaku sebagai ketua pelaksana, kecewa dengan pelaksanaan Musda tersebut. Ia mengklaim bahwa selaku ketua tidak dilibatkan pada pelaksanaan Musda ini. Ia juga bingung siapa pengurus DPK yang diundang menjadi peserta Musda dan siapa pemilih, karena sama sekali tidak ada informasi yang diterimanya.

"Selaku ketua panitia terpilih sejak Juli lalu, saya merasa keberatan karena tidak pernah dilibatkan sama sekali. Bagaimana saya bekerja kalau saya saja tidak tahu personil-personil saya. Tiba-tiba ada rapat pleno 30 September melalui zoom sudah ada nama-nama DPK itu. Saya tidak tahu siapa yang pilih. Langsung terbit SK. Itulah keberatan saya," beber Darniati Mendrofa.

Menanggapi pernyataan Darniati, Mahsur mengatakan seluruh informasi selalu diteruskan dan semua pengurus telah digabungkan di grup WhatsApp sebagai wadah informasi.

"Kalau beliau bilang tidak tahu, itu nggak mungkin mereka juga uda membuat grup WhatsApp segala informasi diberitahu di situ. Kami DPW PPNI Sumut tidak mungkin hadir jauh-jauh kemari, kalau tidak sesuai prosedural dan regulasi. Untuk itu kami meminta kepada teman - teman untuk benar-benar memahami dan membaca dengan jelas ADRT dan regulasi organisasi PPNI. Pembentukan pengurus Plt DPK-DPK juga dilaksanakan sesuai mekanisme sesuai petunjuk dan arahan DPP PPNI," tegasnya.

Sedangkan Wabup Nisbar Dr Era Era menyesalkan batalnya Musda tersebut dan hal itu dianggapnya membuat malu pemerintah daerah.

"PPNI organisasi profesi, jadi pihak luar tidak boleh mengintervensi siapapun dia. Sah tidaknya Musda tersebut yang menilai pimpinan PPNI, dengan kehadiran Ketua DPW PPNI Sumatera Utara berarti Musda sudah sesuai AD/ART. Tidak mungkin Ketua DPW PPNI Sumut hadir secara langsung jika Musda tersebut fiktif atau tidak sesuai aturan," tegasnya.

Menanggapi tudingan-tudingan adanya oknum pejabat pemerintahan daerah yang mengintervensi para peserta Musda agar tidak hadir Wabup secara tegas mengatakan sampai saat ini belum mengetahui secara pasti siapa pejabat yang dimaksudkan.

"Namun, jika memang ada pejabat yang mengintervensi itu sangat disesalkan karena sama saja dengan sengaja memperlemah organisasi PPNI. Kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju, baiknya disampaikan di forum resmi .

Saya pribadi mempersilahkan DPW PPNI Sumut membawa kejadian ini ke ranah hukum. Saya khawatir akan menjadi preseden buruk kepada kawan-kawan perawat ke depannya. Berharap PPNI Sumut bisa mengambil langkah-langkah dalam menyelamatkan organisasi dari kehancuran," tegasnya. (*)