4.409 Rumah Tangga Dapat Bantuan AML dari KESDM

Nias Barat (harianSIB.com)

Sebanyak 4.409 rumah tangga di Kabupaten Nias Barat mendapatkan bantuan alat masak berbasis listrik (AML) dari Kementerian ESDM di Desa Simaeasi, Kecamatan Mandrehe, Selasa (30/1/2024).

Koordinator Rencana dan Laporan Ditjen Ketenagalistrikan Nur Hidayanto membaca sambutan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menjelaskan tujuan program hibah Kementerian ESDM ini adalah untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal dan berkelanjutan. Serta bertujuan untuk mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik per kapita serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih.

"Total penerima AML TA 2023 sebanyak 342.361 rumah tangga yang didistribusikan ke 36 provinsi termasuk Kabupaten Nias Barat. Bantuan ini merupakan sinergi antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI. Kita harapkan rumah tangga penerima manfaat bisa menggunakan AML tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak memperjualbelikan bantuan yang telah didapat," harapnya.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023, lanjutnya, rumah tangga yang berhak menerima AML tersebut di antaranya rumah tangga merupakan pelanggan PLN atau PLN Batam yang memiliki daya 450-1.300 VA, berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala dan tidak memiliki AML.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan dari 33 kabupaten/kota di Sumut, 21 kabupaten/kota menerima bantuan AML tersebut dan Nias Barat Kabupaten terbanyak yang menerima.

"Mari syukuri dan jaga baik-baik apa yang sudah didapat, masih banyak rumah tangga yang membutuhkan bantuan ini tapi bapak/ibu yang beruntung. Harapannya dengan bantuan ini, pemerintah dapat mengurangi impor LPG dari luar. Dan masyarakat Nias Barat terbantu tidak lagi memasak menggunakan kayu maupun LPG, mengingat memasak dengan alat masak yang bersih akan menjaga kesehatan tubuh tetap sehat," ujarnya.

Lamhot berharap PT Pos Indonesia selaku penyalur bantuan, dapat menyalurkan bantuan sesuai data yang masuk di Kementerian ESDM berkoordinasi dengan tim yang telah dipercayakan Komisi VII DPR RI. (*)