Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 07 Agustus 2025

12 PK Sampaikan Mosi Tidak Percaya pada Ketua DPD II Golkar Dairi

Redaksi - Sabtu, 02 Maret 2024 20:50 WIB
368 view
12 PK Sampaikan Mosi Tidak Percaya pada Ketua DPD II Golkar Dairi
(Foto/Dok PK Golkar Dairi)
MOSI TIDAK PERCAYA: Sebanyak 12 PK Partai Golkar di Kabupaten Dairi menyampaikan pernyataan sikap mosi tidak percaya kepada DPD I Golkar Sumut, terhadap Ketua DPD II Golkar Dairi, Kamis (29/2) di Medan.
Sidikalang (SIB)
Dua belas Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya (PK Golkar) di Kabupaten Dairi membuat pernyataan sikap mosi tidak bercaya terhadap Ketua DPD II Golkar Dairi, Eddy KA Berutu.
Pernyataan sikap itu disampaikan ke pengurus DPD I Golkar Sumut yang diterima Sekretaris Dtk Ilhamsyah dan Korbid Polhukam, Reza Fakhrumi Tahir.
Ketua PK Golkar Gunung Sitember, Wardana Sembiring kepada wartawan, Jumat (1/3) di Sidikalang mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pernyataan sikap langsung ke DPD I Golkar Sumut, tentang mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD II Golkar Dairi. Pernyataan sikap itu katanya, sudah ditandatangani 12 pimpinan kecamatan.
Menurutnya, mosi tidak percaya itu disampaikan gegara tidak adanya keselarasan antara DPD Golkar Dairi dengan pimpinan kecamatan untuk membesarkan dan mengembangkan Partai Golkar di Kabupaten Dairi.
Sejak tahun 2021 menerima surat keputusan (SK) kepengurusan, pimpinan kecamatan lanjut Wardana Ginting terus berupaya membesarkan Golkar dan melakukan konsolidasi ke desa- desa.
Menurutnya, konsolidasi yang membutuhkan biaya, pikiran dan tenaga sudah dilaksanakan sesuai intruksi. Namun, hal itu tidak pernah diperhatikan, khususnya masalah pembiayaan kebutuhan organisasi Partai Golkar.
“Begitulah kondisi PK hingga 2024. PK seperti kehilangan induk, tidak bisa berbuat apa di tengah-tengah masyarakat. "Kami kawatir Ketua DPD II Golkar Dairi malah tidak mengenal para PK, karena jarang mengadakan rapat maupun pertemuan," ungkap Ginting.
Mirisnya lagi, para PK tidak pernah mendapatkan biaya dari DPD I Golkar Dairi, termasuk biaya sewa kantor di kecamatan dan biaya operasional lainnya.
Lanjut Wardana, PK juga tidak pernah dilibatkan dalam proses penjaringan fungsionaris partai yang diproyeksikan jadi calon anggota legislatif, sehingga ada kader partai yang pindah ke partai lain. Kemudian, pada saat Pemilu 14 Februari lalu, PK juga tidak dilibatkan untuk perekrutan saksi-saksi di TPS, sehingga di beberapa TPS, saksi Golkar kosong.
Pada saat penyerahan pernyataan sikap itu, kata Wardana, Sekretaris DPD I Golkar Sumut mengatakan, surat tersebut akan diserahkan kepada Ketua DPD I Golkar Sumut dan akan memanggil Ketua DPD II Golkar Dairi.
Dengan berbagai alasan itu, Lanjut, Wardana, dua belas dari 15 PK di Kabupaten Dairi, untuk meminta kepada DPD I Golkar Sumut, untuk segera menindaklanjuti dan segera melakukan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) agar Golkar makin maju di Dairi.(**)



SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru