Simalungun (SIB)
Pemkab Simalungun diminta melakukan aksi nyata untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan. Pasalnya, jika krisis pangan terjadi kehidupan masyarakat terpuruk.
Hal tersebut dikatakan seorang warga Saribudolok Kecamatan Silimakuta Rudi Sipayung setelah membaca pernyataan Bapanas bahwa RI bisa masuk krisis pangan jilid 2, yang diterbitkan Koran SIB, Selasa (5/3).
"Pernyataan Bapanas itu harus disikapi dengan serius, jangan dianggap sepele. Pasalnya, tanda-tanda krisis pangan sudah mulai terasa dengan naiknya harga beras," katanya.
Menurutnya, kebijakan mengadakan pasar murah untuk mengatasi kiris pangan maupun menanggulangi kenaikan harga pangan hanya langkah sesaat, dan tidak mungkin dilakukan secara terus menerus.
"Kebijakan itu tidak mungkin dilakukan terus menerus, tapi harus ada aksi nyata yang dilakukan Pemda dalam mengantisipasi terjadinya krisis pangan maupun kenaikan harga beras," katanya.
Karena itu, Rudi mendorong Pemkab Simalungun turun ke lapangan mengedukasi petani, menyediakan lahan, pengadaan benih, ketersediaan teknologi pertanian, persiapan modal dan stop alih fungsi lahan.
"Ini harus dilakukan jika Pemda benar-benar peduli untuk mengantisipasi krisis pangan. Jangan hanya duduk di kantor, tapi turun ke lapangan dan gerakkan seluruh penyuluh pertanian," katanya.
Rudi menyampaikan, Kabupaten Simalungun salah setra pertanian di Sumatera Utara. Produksi pertaniannya tergolong mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan di daerahnya jika tata kelola pertaniannya bagus.
"Kalau kita lihat saat ini, tata kelola pertanian di Simalungun itu belum bagus. Petani dibiarkan mandiri. Petani menanggung sendiri soal harga panen. Muaranya, petani tak begitu memikirkan soal krisis pangan, tapi kena imbas kalau terjadi krisis pangan," katanya.
"Tentu hal ini perlu diperhatikan agar tata kelola pertaniannya bagus. Kenapa saya katakan seperti itu, contohnya beras. Di Simalungun atas saja, gabah kering sebagian besar diimpor dari luar Simalungun, padahal areal pertaniannya luas. Inikan menjadi pertanyaan dan menandakan tata kelola pertaniannya belum bagus. Petani pusing beli beras di tengah hamparan pertanian yang luas," tambahnya.
Untuk itu, Rudi meminta Pemkab Simalungun menata sistem pertanian. Petani jangan dijadikan sebagai objek, tapi sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi krisis pangan dengan pendampingan pemerintah mulai dari sebelum dan pasca panen.
"Jangan abaikan nasib petani. Beri edukasi dan dampingi untuk menanam padi atau pun menanam tanaman yang memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian fasilitasi sarana dan pra sarananya," katanya. (**)
