Bupati Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Simalungun 2023

Simalungun (harianSIB.com)
Bupati Simalungun diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Esron Sinaga menyampaikan Nota Pengantar rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2023, pada rapat paripurna dewan, di Pamatang Raya, Rabu (3/7/2024).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD yakni, Samrin Girsang, Johanes Sipayung, dan Sastra Joyo Sirait.

Esron Sinaga menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Baca Juga:

• Gerakan Hijaukan Danau Toba, Gubernur Sumut Tanam Pohon di Geosite Sibaganding Simalungun
• Unjuk Rasa di Kantor Bupati Simalungun Minta Pangulu Banjar Hulu Diganti

Pemeriksaan terinci oleh BPK atas laporan keuangan Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan dari tanggal 1 April hingga 5 April dan dari 17 April hingga 6 Mei 2024. Laporan hasil pemeriksaan diterima oleh Bupati Simalungun pada 28 Mei 2024 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun anggaran 2023, disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Lantik 15 Pejabat Administrator
• Peringatan Harkitnas Diwarnai Pemberian Tali Asih untuk 12 ASN Purna Tugas di Simalungun

Demikian nota pengantar ranperda Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun anggaran 2023 disampaikan pada rapat paripurna dewan ini. Harapannya, para anggota dewan dapat membahas, menerima, dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi perda, harap bupati.

Usai pembacaan nota pengantar ranperda, Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemkab yang berhasil meraih WTP.

"Mudah-mudahan ke depan kinerja Pemkab Simalungun semakin baik lagi," sebut Timbul Jaya. (**)