Menurut Cory, penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan salah satu aspek penilaian MCP tahun 2024 pada area penganggaran pada indikator penetapan APBD pada sub-indikator KUA dan PPAS tahun 2025.
Disebutkan, pada sub-indikator ada tiga aspek penilaian yaitu, kepatuhan terhadap jadwal penyampaian KUA dan PPAS, penandatanganan pakta integritas dan kepatuhan terhadap jadwal kesepakatan KUA dan PPAS.
Baca Juga:
Selain itu, sub-indikator lain dalam area penganggaran pada indikator penetapan APBD adalah review RKA serta penyerahan rancangan APBD dan penetapan APBD.
"Saya mengajak kita semua terutama pihak legislatif melalui pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo serta APIP, kiranya dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif pada proses tahapan penyusunan, pembahasan hingga penetapan APBD tahun anggaran 2025 nantinya, dengan memperhatikan ketepatan waktu, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan," kata Cory.
Baca Juga:
Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Br.Tarigan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karo Sudarta Bukit, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karo Davit Kristian Sitepu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Kamperas Terkelin Purba, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gapensi Kabupaten Karo dan Kepala OPD terkait.(*)
Belawan(harianSIB.com)Setelah buron sembilan bulan, I alias Ifan Jengkol (38) warga Belawan, terdua pelaku penganiayaan yang mengakibatkan
Solo(harianSIB.com)Hakim Pengadilan Negeri Solo menunda sidang perdana perkara gugatan wanprestasi mobil Esemka. Alasannya, pihak tergugat d
Jakarta(harianSIB.com)Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka suara soal pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jakarta(harianSIB.com)Pemerintah dinilai masih tebang pilih kepada organisasi masyarakat (ormas) yang kerap membuat onar dan meresahkan masy