Panwaslu Kecamatan se-Kota Tebingtinggi Awasi Tahapan Pilkada 2024

Tebingtinggi (harianSIB.com)
Panwaslu Kecamatan se-Kota Tebingtinggi akan mengawasi setiap tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dan memahami jenis pelanggarannya.

Hal itu dikatakan Kordiv PPPS Bawaslu Tebingtinggi, Lambok Simbolon, saat melakukan monitoring sarana dan prasarana penanganan pelanggaran, di Panwaslu Kecamatan Tebingtinggi Kota, Jalan DI Panjaitan, Selasa (30/7/2024).

Lambok menjelaskan, ada 4 jenis pelanggaran yang dapat terjadi dalam pilkada serentak 2024, yakni pelanggaran kode etik, administrasi, administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tindak pidana.

Baca Juga:

• Komunikasi Diduga Belum Nyambung, Pembahasan LKPJ Wali Kota Terkesan Diulur-ulur DPRD Tebingtinggi
• Wali Kota Tebingtinggi Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih di Setiap Kelurahan

"Penanganan pelanggaran pilkada diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota," katanya.

Lambok juga berpesan agar seluruh Panwaslu Kecamatan, PKD serta staf sekretariat Panwaslu Kecamatan dapat mempelajari dan mempedomi Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dalam menangani penanganan pelanggaran.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Harap Kualitas Pendidikan di Tebingtinggi Meningkat
• Keberadaan Pasar Malam di Tanah Lapang Merdeka Tebingtinggi Tuai Sorotan

"Perbawaslu 8 Tahun 2020 ada lampirannya. Berkas lampiran harus dipersiapkan, sehingga mempermudah dalam penanganan pelanggaran," kata Lambok.

Lambok juga menyampaikan, agar penanganan pelanggaran yang dilakukan atau ditangani Panwaslu untuk dikoordinasikan dengan Bawaslu Tebingtinggi, sehingga keputusan atau rekomendasi yang akan dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain melakukan pengawasan, Panwaslu Kecamatan juga harus melakukan pencegahan pada setiap tahapan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. (*)