
Pernyataan Fadli Zon Soal Tragedi ’98 Picu Kecaman Publik
Jakarta(harianSIB.com)Amnesty International Indonesia (AII) menilai pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal
Sebelumnya diberitakan, pemberian bantuan RTLH diduga kurang tepat yang ditanggapi berbagai pendapat warga.
Baca Juga:
Darwis Zendrato, mantan Anggota DPRD Nias kepada SNN, Kamis (5/9/2024) menilai, benar adanya informasi pemberian bantuan RTLH banyak yang tidak tepat sasaran.
"Ada yang telah didata sejak tahun 2022 hingga sampai sekarang tak kunjung mendapatkan bantuan tersebut, sementara anggarannya cukup besar," katanya.
Baca Juga:
Darwis mengatakan, ada di salah satu desa mendapatkan bantuan rumah kumuh sejumlah 15 unit, di desa lain warga yang memiliki rumah darurat tidak dapat bantuan. Itu menimbulkan kecemburuan sosial," katanya.
Pendataan RTLH yang dilakukam saat ini menurutnya hanya untuk menghindari kritikan dari warga dan nitizen.
Darwis Zendrato berharap kepada pemerintah daerah agar para penerima bantuan tersebut hendaknya adalah mereka dari keluarga yang sangat miskin dan yang tidak mampu.
Kemudian juga, pelaksanaan program ini haruslah transparan dan tidak boleh disalahgunakan.
Kadis PKP2LH Nias, Bernard Nazara saat diwawancarai di kantornya membenarkan adanya pendataan, bukan menghindari kritik dan kecemburuan warga.
"Kami berpedoman dengan data kementerian siapa yang benar-benar layak menerima bantuan RLTH," tutur Bernard.(**)
Jakarta(harianSIB.com)Amnesty International Indonesia (AII) menilai pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal
Asahan(harianSIB.com)Tiga orang pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) di p
Sergai(harianSIB.com)Polres Serdangbedagai (Sergai) mengamankan seorang sopir angkutan umum (angkot) jurusan MedanTebingtingi dari perusaha
Jakarta(harianSIB.com)Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegas
Jakarta(harianSIB.com)KPK mengendus adanya pembelian jet pribadi melalui hasil korupsi dari penggunaan dana penunjang operasional dan progra