KNPI Tapteng Minta Gakkumdu Usut Dugaan Intimidasi dan Kutipan Rp100 Juta oleh 6 Kades untuk Pemenangan Paslon Bupati

Tapteng (harianSIB.com)

Sekretaris DPD KNPI Tapanuli Tengah (Tapteng), Raju Firmanda Hutagalung, meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tapteng dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) segera menyikapi dugaan adanya intimidasi terhadap sejumlah Kepala Desa (Kades) yang diminta menyetor uang sebesar Rp100 juta untuk mendukung pemenangan salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Tapteng dalam Pilkada 2024.

Permintaan ini disampaikan Raju setelah Penjabat (Pj) Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta, mengambil langkah menonaktifkan HS dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tapteng. HS diduga terlibat dalam pengumpulan para kepala desa untuk kepentingan salah satu paslon.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Sampaikan Nota Pengantar RPJMD Tahun 2025-2029
• Bupati Labusel Ajak Masyarakat Makmurkan Rumah Ibadah

Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat dan sejumlah media, baik cetak maupun online, beberapa kepala desa dikumpulkan di sebuah gudang dan rumah milik paslon. Di sana, mereka diduga diintimidasi dan diminta menyetor uang Rp100 juta per kepala desa serta diminta dukungan suara dengan janji kebebasan dalam pengelolaan keuangan desa jika paslon tersebut terpilih.

"Kepala desa diintimidasi dan diminta uang Rp100 juta per orang serta dukungan suara. Jika mereka mendukung, mereka dijanjikan kebebasan dalam mengelola anggaran desa," ujar Raju kepada sejumlah wartawan.

Baca Juga:

• Bupati Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Simalungun
• Sekjen Kemensos Apresiasi Keseriusan Bupati Toba Dirikan Sekolah Rakyat

Raju mendesak Bawaslu agar bertindak cepat karena persoalan ini melibatkan dua elemen penting, yakni paslon dan aparatur pemerintahan.

"Kami meminta Bawaslu dan Gakkumdu segera mengambil tindakan terkait indikasi pelanggaran dan kecurangan Pilkada yang melibatkan paslon yang mencoba mengintimidasi kepala desa," tegasnya.

Selain itu, Raju juga meminta Bawaslu untuk memeriksa enam kepala desa yang diduga melakukan pertemuan dengan salah satu calon Wakil Bupati Tapteng. Menurutnya, peran Bawaslu dan Gakkumdu sangat penting untuk memastikan kualitas proses dan hasil Pilkada 2024.

Sebagai mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sibolga-Tapteng, Raju juga mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi dalam Pilkada Tapteng agar tetap sehat, jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang tidak korupsi dan tidak menzalimi rakyat.(**)