Jajaran Pemko Tebingtinggi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Dipimpin Mendagri

Tebingtinggi (harianSIB.com)

Pemko Tebingtinggi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di daerah yang dirangkai dengan pembahasan percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara virtual, di Ruang Kerja Wali Kota lantai IV, Jalan Sutomo, Senin (16/12/2024).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian itu, diikuti gubernur, bupati, wali kota serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di daerah masing-masing.

Baca Juga:

• Meriahkan Hari Jadi Kota Tebingtinggi dan HUT Bayangkara, Pemko dan Polres Tebingtinggi Gelar Fun Walk dan Aerobik
• Berbiaya Rp 33 Miliar, Ratusan Kios di Pasar Kain Tebingtinggi Belum Sepenuhnya Dioptimalkan Pedagang

Mendagri menyampaikan dua agenda utama yang menjadi fokus dalam rakor kali ini. Pertama, pengendalian inflasi daerah yang terus menjadi perhatian presiden, dan kedua percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

"Kedua hal ini sangat berkaitan erat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang terarah di seluruh daerah," ujarnya.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Rakor Lintas Sektor RTRW dan RDTR di Kementerian ATR/BPN
• Temui Gubernur Aceh, Ini Pernyataan Bupati Tapteng Terkait Empat Pulau di Aceh Singkil jadi Milik Sumut

Tito menjelaskan, tingkat inflasi Indonesia pada November mencapai titik terendah dalam rentang target nasional, yaitu di angka 1,55 persen.

"Angka ini sangat baik, mengingat target inflasi nasional adalah antara 1,5% hingga 3,5%. Bulan ke bulan kita juga berhasil menekan inflasi di angka 0,3%. Capaian ini diapresiasi oleh Presiden, namun kita tetap harus waspada agar inflasi tidak melonjak kembali, terutama menjelang akhir tahun dan periode hari besar keagamaan," kata Tito.

Tito juga meminta seluruh kepala daerah untuk aktif mengumpulkan data di lapangan.

"Saya minta seluruh Kepala Dinas Pertanian dan kepala dinas terkait untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan. Data harus dikumpulkan secara akurat dan direkapitulasi oleh provinsi, agar langkah-langkah konkret pengendalian inflasi dapat dijalankan," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam arahannya terkait upaya percepatan ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi, menyampaikan, perbaikan infrastruktur pertanian sangat penting untuk mewujudkan target swasembada pangan pada 2027.

"Saya minta kepada para Bupati, Wali Kota dan Gubernur untuk segera mendata sawah-sawah yang belum memiliki irigasi atau yang irigasinya rusak. Data ini harus segera diserahkan kepada Kementerian Pertanian atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perairan, dengan tembusan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan agar bisa kita tindak lanjuti," ujar Zulkifli Hasan.

Zulkifli menekankan, pembangunan irigasi harus disesuaikan dengan skala kewenangan daerah. Ia meminta percepatan penyelesaian data tersebut agar dana yang sudah tersedia dapat segera disalurkan.

"Dana untuk irigasi sudah ada. Saya minta segera kita percepat pendataan dan pelaksanaannya. Karena infrastruktur pertanian adalah andalan kita untuk mencapai swasembada pangan," katanya.

Hadir secara virtual di jajaran Pemko Tebingtinggi, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nasrullah yang juga menjabat sebagai Kabag Perekonomian dan SDA, Danramil 13/TT Kapt Ismail M Siahaan, Agustiar, mewakili Kepala BPS, perwakilan OPD terkait dan TPID Kota Tebingtinggi. (*)