Pemerintah Desa Nauli Baru Gelar Musrenbang 2026

Simalungun (harianSIB.com)
Aparatur desa bersama masyarakat menggelar Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tahun 2026 di Kantor Pangulu (Kepala Desa) Nauli Baru, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Selasa (7/1/2025).

Kepala Desa Nauli Baru, Titok Parhusip mengatakan, Musrenbang Desa merupakan kegiatan rutin untuk menampung usulan-usulan masyarakat dari 4 dusun di Nagori (Desa) Nauli Baru.

Titok mengakui, hasil Musrenbang Desa kerap tidak terealisasi. Hal itu karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Semarakkan Hari Lanjut Usia Nasional dengan Berbagai Kegiatan
• Jalan Desa Tigapancur - Simpang Gurukinayan - Payung Kecamatan Tiganderket Karo "Babak-belur"

Meski demikian, lanjutnya, Musrenbang Desa wajib dilaksanakan setiap tahun sebagai dasar bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Hasil Musrenbang Desa nantinya akan diajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Baca Juga:

• 176 Calon Murid Baru di SMAN 1 Tanah Jawa Dinyatakan Lulus pada SPMB Tahap 2
• Kementerian Pariwisata Gelar Pelatihan di Parapat

"Kita berharap hasil Musrenbang Nagori Nauli Baru dapat terealisasi tahun 2026," ungkapnya.

Pada Musrenbang tersebut, masyarakat dominan mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, tembok penahan tanah, dan saluran irigasi di beberapa lokasi hamparan sawah yang tersebar di 4 dusun.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Program Kecamatan Panei, L Boru Purba menyampaikan, hasil Musrenbang Nagori Nauli Baru akan disampaikan ke pihak kecamatan untuk kembali dimusyawarahkan di tingkat kecamatan dalam menentukan pembangunan skala prioritas.

Hasil Musrenbang juga diupload ke Aplikasi Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga bisa dilihat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita meminta agar Sekretaris Desa memasukkan 10 usulan ke Aplikasi SIPD agar Kemendagri mengetahui apa-apa saja kebutuhan di Nagori Nauli Baru ini," ujarnya.

Musrenbang tersebut dihadiri pendamping desa, Babinsa, penyuluh pertanian lapangan, perangkat desa, kepala dusun, Maujana Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bidan desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sejumlah tokoh masyarakat, agama dan tokoh pendidikan. (**)