Portal di Dusun Nagasaribu Belum Dibuka PT TPL, Humas Tidak Bisa Dikonfirmasi

Taput (harianSIB.com)
Portal atau pemblokiranakses jalan menuju lahan pertanian milik masyarakat Dusun Nagasaribu Siharbangan, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) hingga saat ini belum dibuka. Sayangnya pihak perusahaan tak menjawab konfirmasi kepada wartawan, meski sebelumnya Humas TPL berjanji akan menghubungi kembali.

Kepala Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol, Ferry Lumbantobing, mengutarakan hal ini saat diwawancarai oleh SIB News Network (SNN) di ruang kerjanya, Selasa (18/2/2025). "Tadi saya sudah konfirmasi ke Pak Linggom yang membidangi humas bahwa portalnya belum dibuka. Atas hal tersebut, kami dari Badan Kesbangpol dalam waktu dekat akan turun ke lapangan guna untuk memastikan pembukaan portal," ungkapnya.

Ferry menambahkan bahwa pemasangan portal ini dipicu demi standard pengamanan perusahaan. "Pihak TPL tidak ada rencana menakut-nakuti masyarakat adat dan pihak manajemen menjamin masyarakat dapat melewati lahan mereka dengan aman," tuturnya sesuai hasil notulen pelaksanaan rapat mediasi antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan komunitas masyarakat adat Nagasaribu Onan Harbangan, Desa Pohan Jae dan PT TPL.

Baca Juga:

• BPJS Ketenagakerjaan Taput Gandeng Dishub dan Disnaker Untuk Perlindungan Sopir
• RDP Terkait Kontribusi TPL Ditunda, Warga Sesalkan Ketidak Hadiran Pihak Perusahaan

Hasil rapat menunjukkan keterangan dari pihak PT TPL yang diwakili oleh Linggom Dongoran, humas TPL, bahwa lahan konsesi PT TPL seluas 167.912 hektar (Ha) menghasilkan 214.000 ton bubur kertas per tahun dengan kebutuhan kayu sebanyak 1,2 juta batang dari luasan 70.000 Ha. Dari total luas lahan tersebut, hanya 45.944 Ha yang dapat tertanam dalam jangka waktu 30 tahun. Dari jumlah itu, 15.559 Ha mengalami konflik.

PT TPL telah melakukan pendekatan kepada masyarakat adat Nagasaribu Onan Harbangan Desa Pohan Jae, termasuk melalui perjanjian kerjasama seluas 845 Ha yang diadakan pada 29 Juni 2024. Selain itu, lahan konsesi ini juga melindungi situs-situs penting yang harus dijaga.

Baca Juga:

• Luhut Panjaitan Minta Pemkab Taput Serius Tata Kebersihan Danau Toba
• DPRD, Pemkab Taput dan SOL Gelar RDP, Hasilkan Sejumlah Rekomendasi

Konflik awal antara masyarakat adat Nagasaribu dengan PT TPL bermula dari usulan wilayah adat seluas 2.508,62 Ha. Namun, sesuai Keputusan Bupati Taput Nomor 07 Tahun 2022, diakui dan dilindungi wilayah adat masyarakat hukum adat Nagasaribu seluas 2.292,83 Ha. Dari total luas tersebut, 1.586 Ha ditetapkan sebagai hutan adat sesuai Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Nomor SK.340/MENLHK-PSKL/PKTH/PSL.1/1/2022.

Saat dikonfirmasi wartawan kembali, Linggom Dongoran belum memberikan tanggapan. Hingga berita ini dikirimkan, pihak TPL belum memberikan konfirmasi.(**)