
Dinas PPKB Labura Launching Program Sidaya
Aekkanopan (harianSIB.com)Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura), melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), melaunching
"Masyarakat menginginkan fungsi polisi untuk saling bekerja sama. Kita harus jaga kesehatan dan memahami tuntutan masyarakat. Yang paling utama adalah keharmonisan internal," ucapnya.
Kapolres mengatakan demikian saat melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Tanah Jawa pada Jumat (21/2/2025) yang dirangkai dengan pengecekan fasilitas, tatap muka dan pemberian arahan kepada personel.
Baca Juga:
"Jangan sampai ada yang bermasalah dan aneh-aneh. Kapolsek harus mengawasi secara berjenjang karena sumber dumas berawal dari polsek," tegasnya.
Kapolres juga memberikan instruksi terkait mekanisme administrasi dan penanganan masalah di lapangan.
Baca Juga:
"Semua surat harus sesuai SOP dan tembusannya harus ada ke Kapolres. Terkait balap liar dan geng motor harus ditindak tegas dan buat gebrakan dengan tahapan mekanisme yang tepat," ujarnya.
Wakapolres Simalungun Kompol Edi Sukamto mengatakan hal sama. Ia meminta implementasi 9 pokja Kapolda Sumut melibatkan seluruh personel, tidak hanya Bhabinkamtibmas.
"Jangan gaya-gayaan, namun harus melakukan pencitraan yang baik dan benar. Selalu jaga diri, jaga institusi dan perbanyak kolaborasi dengan masyarakat," ujarnya. (**)
Aekkanopan (harianSIB.com)Pemkab Labuhan Batu Utara (Labura), melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), melaunching
Aeknatas(harianSIB.com)PT Socfindo Kebun Aek Pamienke di Kecamatan Aeknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) melaksanakan kegiatan don
Beijing(harianSIB.com)Pemerintah China resmi menerapkan kebijakan bebas visa transit selama 10 hari atau 240 jam bagi Warga Negara Indonesia
Sibuhuan(harianSIB.com)Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas (Palas) menangkap empat orang tersangka kasus peredaran narkotika jenis sa
Medan(harianSIB.com)Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli, Kamis (12/6/2025), menahan ISZ, oknum pejabat pembuat