Wabup Taput akan Manfaatkan IT Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Taput (harianSIB.com)
Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Utara (Taput), Deni Lumbantoruan, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) bakal lebih tepat sasaran ke depan, sehingga bantuan tersebut berkeadilan bagi semua masyarakat.

"Penyaluran bansos dari Dinas Sosial (Dinsos) harus dilakukan berbasis teknologi informasi (IT) agar transparan dan dapat menunjukkan siapa yang berhak menerima bantuan sosial serta bisa diakses publik. Itulah hakikat dari IT," kata Deni saat Rapat Koordinasi (Rakor) perdana dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tapanuli Utara, di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Senin (24/2/2025).

Sebagai seorang ahli di bidang IT, dia optimis seluruh aspek pemerintahan Tapanuli Utara dapat berbasis IT.

Baca Juga:

• Jadi Calon Dubes Jepang, Adik Luhut Fokus Hubungan Bilateral-Ketenagakerjaan
• Sekda Labura Berencana Hadiri Peringatan Haul ke-89 Tuan Guru Airhitam Syekh H Abdul Qodir Lahum

Deni juga mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk menyelaraskan berbagai isu yang berkembang di masyarakat dengan visi misi Bupati dan Wabup, serta instansi dan dinas terkait.

Dikatakannya, ada beberapa hal pesan penting dari Bupati Taput, Jonius Hutabarat, yakni seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat meneguhkan komitmen untuk bekerja sungguh-sungguh.

Baca Juga:

• 2 Warga Perumnas Batu VI Simalungun Ditangkap Polisi Terkait Narkoba
• Mengusung Visi Terwujudnya Siswa yang Unggul dan Berkah, SMA N 2 Lintongnihuta Ukir Prestasi Gemilang

"Meskipun beliau sedang mengikuti retret kepala daerah di Magelang, pemerintahan harus tetap berjalan. Bila besok kiamat, kita harus tetap menanam pohon. Kalaupun besok ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus bekerja saat ini," ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, agar pencairan anggaran dan perjalanan dinas tidak dilakukan sampai adanya evaluasi terlebih dahulu. Hal itu perlu diperhatikan oleh Penjabat Sekda dan seluruh kepala OPD.

Selanjutnya, jangan ada pihak yang mengatasnamakan Bupati dan Wabup untuk memperjualbelikan posisi jabatan.

"Isu jual beli jabatan ini sudah berkembang di masyarakat, jadi saya minta agar jangan terpengaruh sebab tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri," tuturnya.

Ia meminta, agar setiap OPD untuk rakor selanjutnya dapat memberikan laporan yang berbasis data dan bekerja dengan integritas demi kemajuan Kabupaten Taput.

"Hal ini sangat penting dilakukan. Sama seperti pelaksanaa rakor, setelah selesai maka saya akan memberikan laporan kepada Bupati. Jadi kesadaran untuk selalu memberikan laporan dan mencari solusi bersama harus diterapkan dengan teguh," katanya. (*)