Disnaker Simalungun Bentuk Pos Komando Satgas THR

Simalungun (harianSIB.com)
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Simalungun telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Pembentukan Satgas ini sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Simalungun Nomor: 500.15.14.1/12/2025, ditandatangani Riando Purba.

Sebagai Koordiantor Pos Komando Satuan Tugas Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dihunjuk Fhincher Ambarita selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnaker Simalungun.

Baca Juga:

• Satgas TMMD Tanam Pohon di Kebun Warga Demi Jaga Ekosistem
• Sidak ke Dua Perusahaan Industri, DPRD SU Temukan Pelanggaran K3

"Pos ini bertugas untuk melakukan monitoring, menerima pengaduan dan pemberian konsultasi pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja/buruh," kata Fhincher, Sabtu (15/03/2025).

Menurutnya, pembentukan Satgas ini dalam rangka menghadapi Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 serta untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Baca Juga:

• Bupati Sergai Tegaskan, Korupsi Langgar Hukum, HAM dan Prinsip Keadilan
• Konsumen Akhir Bebas Pajak atas Pembelian Emas Batangan

"THR merupakan salah satu hak pekerja/buruh pada perusahaan yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha," ungkapnya.

Fhincher menyebutkan THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Adapun THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, serta pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Selanjutnya, besaran THR keagamaan di antaranya, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proposional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dan dikalikan dengan 1 bulan upah.

"THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Jadi, perusahaan agar memberikan perhatian dan taat terhadap ketentuan," pungkas Fhincer. (**)