Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sibolga-Tapanuli Tengah Gelar Aksi Damai Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Perizinan

Tapteng(harianSIB.com)

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sibolga-Tapanuli Tengah (AMP-ST) menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin (17/03/2025), sekitar pukul 10.00 WIB.

Aksi ini dilakukan menyusul viralnya dugaan korupsi terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada tahun anggaran 2023 dan 2024.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Proyek Jalan, KPK Geledah Rumah dan Kantor Kadis PUPR Madina
• Jenazah Reynanda Primta Ginting Calon Jaksa Muda Diberangkatkan dari Rumah Duka ke Kampung Halaman di Pancur Batu

Dalam orasinya, Rizky Enda, salah satu perwakilan AMP-ST, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas, baik perjalanan dinas biasa maupun perjalanan dinas dalam kota.

"Kami meminta dengan tegas agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu membuka secara transparan penggunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2023 dan 2024," seru Rizky Enda.

Baca Juga:

• Mantan Kadis PMD Padangsidempuan Terdakwa Korupsi Dana Desa Kembalikan Rp2,46 M ke Kejati
• Saat Kejar Tersangka Korupsi, Calon Jaksa Simalungun Reynanda Ginting Tewas Terseret Arus Sungai di Asahan

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Irsan Sinaga, mendesak Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, untuk mengambil tindakan tegas jika dugaan korupsi tersebut terbukti.

"Jika dugaan ini terbukti, kami meminta Bupati Tapanuli Tengah mencopot Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Jonnedi Marbun, dari jabatannya," tegas Irsan.

Usai menggelar aksi, AMP-ST langsung melayangkan laporan ke Inspektorat Daerah. Mereka meminta agar dilakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan di dinas tersebut.

Selain itu, AMP-ST juga mendesak Inspektorat Daerah untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak tebang pilih dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara pemerintahan daerah.

"Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Rizky Enda, didampingi Irsan Sinaga. (*)