Wakil Bupati Simalungun Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Sumut

Simalungun(harianSIB.com)
Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Selasa (18/03/2025).

Sertijab tersebut dipimpin anggota IV BPK RI, Chaerul Saleh. Hadir juga Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya bersama Forkopimda Sumut, para bupati dan wali kota se-Sumut serta pejabat tinggi daerah lainnya.

Sertijab ini menandai berakhirnya masa jabatan Eydu Oktain Panjaitan selaku Kepala BPK Perwakilan Sumut yang lama dan kini mengemban tugas sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Sampaikan Ranperda PjP APBD TA 2024 Rp13,236 Triliun ke DPRD SU
• 2 Pejabat Eselon II Pemkab Simalungun Dilantik

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut dijabat oleh Paula Henry Simatupang.

Usai Sertijab, Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas peran pentingnya dalam mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga:

• Kajari Tebingtinggi Pimpin Sertijab Kasi Intel dan Kasi Pidsus, Tekankan Profesionalisme dan Dedikasi
• Pemkab Sergai Terima Kunjungan Kerja BPK, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

Menurutnya, keberadaan BPK bukan hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

"Kehadiran saya di acara ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan kepada BPK, tetapi juga sebagai pengingat kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Simalungun agar senantiasa bekerja dengan jujur, transparan dan akuntabel," ujar Benny.

"Hasil pemeriksaan BPK bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi harus dijadikan cerminan dan evaluasi untuk perbaikan yang lebih baik," ungkapnya lagi.

Untuk itu, Benny mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran serta menjauhkan diri dari praktik penyimpangan.

"Saya mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran, mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan penyimpangan. Setiap rekomendasi dari BPK hendaknya diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti," ujar Benny.

Pada sisi lain, disebutkan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan keuangan daerah, dimana keterbukaan informasi bukan hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat untuk menciptakan kepercayaan publik. (**)