Jelang Lebaran, Perumda Tirta Nauli Sibolga Dikabarkan PHK Massal Karyawan

Sibolga (harianSIB.com)

Jelang lebaran IdulFitri 1446 H, Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Nauli Sibolga dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap puluhan karyawan.

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Bahas Illegal Fishing dengan Strahan Kemenhan RI
• HUT ke-74 IBI, Bupati Tapteng Ajak Bidan Cegah Stunting

Rumor ini sontak jadi perhatian masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka tak menyangka menjelang hari kemenangan umat Islam itu ternyata ada puluhan pekerja di Kota Sibolga yang berduka karena harus kehilangan pekerjaannya.

"Kalau rumor itu benar, tentulah kabar itu sangat memilukan keluarga mereka," ucap Simarmata, salah satu warga Kota Sibolga kepada SIB, Minggu (30/3/2025).

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Dukung MBG Peningkatan Gizi Anak Indonesia
• Menelisik 100 Hari Kerja Masinton-Mahmud

Dari informasi yang dihimpun SNN, PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan air minum tersebut merupakan pengakhiran hubungan kerja kepada 22 karyawan yang dikabarkan berstatus pegawai tetap Perumda Tirta Nauli Sibolga.

Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Omega, Elvin Tani Gea, yang mengaku telah ditunjuk 2 eks karyawan Tirta Nauli sebagai kuasa hukum atas persoalan dugaan PHK secara sepihak yang telah dialami kliennya tersebut.

"Sudah ada beberapa perwakilan yang datang ke sini untuk memberikan kuasa kepada kita, karena mereka sangat dirugikan dengan pemutusan hubungan kerja ini," ungkapnya kepada SIB, Minggu (30/3/2025).

Disampaikan advokat muda itu, PHK massal 22 karyawan tersebut telah dilakukan Perumda Tirta Nauli pada 27 Maret 2022 lalu dan LBH Omega akan terlebih dahulu mempelajari kasus dugaan pemecatan sepihak terhadap kliennya.

"Menurut klien kami, Tirta Nauli belum melakukan perundingan apapun terhadap para karyawan yang dipecat sebelum dikeluarkannya surat PHK. Oleh sebab itu, kami akan melakukan klarifikasi atau mempertanyakan, baik secara langsung melalui surat kepada perumda Tirta Nauli untuk mengetahui alasan sebenarnya, kenapa dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak," terangnya.

Elvin menyampaikan, LBH Omega juga akan meminta tanggapan dari Pemerintah Kota Sibolga terkait pemecatan itu sebab adanya kejanggalan surat PHK yang diterima tidak disertakan tanggal surat keluar.

"Kita gak tahu apakah hal ini diketahui oleh Pemko Sibolga sebab dikeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, tapi tanggal surat tak ada. Kami periksa, kok tanggal surat tak ada. Dan disini dinyatakan mereka akan berhenti sejak tanggal 1 April 2025," katanya.

Setelah dilakukan klarifikasi, lanjut Elvin, apabila Tirta Nauli melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak bersesuaian atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka akan dilakukan upaya hukum terkait permasalahan itu.

Sampai berita ini ditayangkan, SNN belum berhasil meminta konfirmasi dari pihak Perumda Tirta Nauli. Sementara itu, Wali Kota Sibolga belum memberikan tanggapannya. (*)