Terima Audiensi BPJS Kesehatan, Mahyaruddin Salim : Kesehatan Prioritas Utama Pemko Tanjungbalai

Tanjungbalai(harianSIB.com)
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara menegaskan bahwa program kesehatan prioritas utama Pemko Tanjungbalai.

Hal itu diungkapkan Mahyaruddin Salim saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan Kisaran di ruang kerjanya, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Tanjungbalai harus terus ditingkatkan. Ia menyoroti pentingnya pembenahan di bidang kesehatan agar layanan kesehatan baik di Puskesmas dan RSUD dapat terus ditingkatkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

Baca Juga:

• Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan di Tanjungbalai, Wali Kota Terima Audiensi Balai POM
• Lapas TBA Laksanakan Pendidikan Kesetaraan Untuk Wargabinaan

"Kami siap untuk berkolaborasi. Kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter," katanya seraya menanyakan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tanjungbalai.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kisaran Sri Widyastuti menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap pelaksanaan program JKN.

Baca Juga:

• Diwawancarai Indikator Politik Indonesia, Wali Kota: Riset untuk Membangun Demokrasi yang Sehat
• Berobat Pakai BPJS Cukup KTP dan Tanpa Diskriminasi

Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi menjamin akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dijelaskan, hingga 1 April 2025 sebanyak 183.139 Jiwa (97,45% dari total penduduk semester II) dan threshold keaktifan peserta 150.499 jiwa (80,08%) di Kota Tanjungbalai telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif. Angka ini mencerminkan cakupan sebesar 80,08 persen.

Meski belum menyentuh angka 100 persen, pencapaian ini dinilai cukup baik. Namun demikian, ia menekankan pentingnya validasi dan pemutakhiran data secara berkala, khususnya terhadap peserta yang sebelumnya terdaftar melalui skema pembiayaan APBN dan kini berstatus tidak aktif akibat pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial.