Pasar Nauli Sibolga Lengang, Pedagang Terancam Gulung Tikar

Sibolga(harianSIB.com)

Para pedagang yang berjualan di Pasar Nauli Sibolga mengalami kondisi memprihatinkan. Pasalnya, pejuang PAD itu mengeluhkan kesulitan untuk bertahan menjalankan usaha karena mengalami penurunan omset, di lokasi pasar milik pemerintah daerah tersebut.

Hasil amatan di lokasi, terlihat lapak-lapak yang berjejer lengang dari pengunjung seakan tak berpenghuni. Tampak pedagang hanya merapikan dagangan sembari mengisi kekosongan waktu, menanti pembeli singgah di kios kecil yang berukuran sekira 1,5 x 1,5 meter itu.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Berkomitmen Hadirkan Kota Bersih, Indah, Rapi dan Asri
• Pedagang Pasar Akik Minta Pembangunan Pembatas dan Penertiban PKL di Jalan AR Hakim

NH (45) seorang pedagang sayur mayur di lantai dasar gedung pasar bertingkat tersebut, mengaku sepi pengunjung menjajakan dagangannya akibat pedagang kaki lima (PKL) yang menempati pelataran dan bahu Jalan Patuan Anggi Sibolga, yang kian menjamur. Tak ayal sayuran miliknya kerap tersisa dan ia pun merugi.

Baca Juga:

• Sengkarut Jalan Patuan Anggi Sibolga Dikeluhkan, Ganggu Pengguna Jalan
• Serius Menata Kota, Wali Kota Sambangi Lapak PKL di Badan Jalan Alteri Tanjungbalai

"Dagangan kita sering tersisa, makanya kita tak berani stok sayur banyak-banyak. Kalau merugi terus, kami disini terancam gulung tikar. Sunyi pembeli karena ramai yang berjualan, di luar gedung pasar," keluhnya, Selasa (29/4/2025).

Dia mengungkapkan, jika mereka dapat bertahan itu pun hanya dengan mengandalkan pelanggan tetap. "Yang datang belanja disini ya paling keluarga, terus pelanggan tetaplah. Kalau nggak ya enggak beromset," ucap NH.

Keterpurukan pedagang di Pasar Nauli, dibenarkan TH, penjaja ayam potong, di lokasi pasar tersebut. Menurutnya, keadaan itu terjadi akibat ketidaktegasan pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima di luar pasar.

"Tak jauh dari lokasi pasar ini, juga ada beberapa kios ayam potong. Harusnya, pemerintah daerah tidak membiarkannya, karena kami, kan, legal dan membayar retribusi untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah)," katanya lirih. (*)