Gaji Dipotong, Forum Pegawai PDAM Tirta Lihou Bersatu Demo Kantor Bupati Simalungun

Dalam statemennya disebutkan bahwa Dirut PDAM Tirta Lihou telah melakukan kebijakan yang terindikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi, yaitu mengubah klasifikasi tarif pelanggan tanpa persetujuan Pimpinan DPRD maupun Bupati Simalungun.

Selain itu, Dirut PDAM Tirta Lihou juga diduga menggelapkan bonus pegawai sebanyak 245 orang sejak tahun 2022 hingga 2025.

"Berdasarkan hal tersebut, kami mendesak agar Bupati Simalungun menyelamatkan PDAM Tirta Lihou dengan memecat Dirut dan Kabag Umum," kata Indra.

Baca Juga:

• Warga Nyalakan Lilin dan Tabur Bunga untuk 10 Korban Unjuk Rasa
• DPRD Langkat Apresiasi TNI, Polri dan Massa Aksi Sukses Jaga Kondusifitas Kabupaten Langkat

Dia juga meminta agar Kepala Inspektorat memeriksa Dirut dan Kabag Umum PDAM Tirta Lihou dalam dugaan tindak pidana korupsi maupun dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta pelanggaran etika moral dan norma kesusilaan.

Setelah melakukan orasi, sebanyak 10 perwakilan pengunjuk rasa diizinkan memasuki Kantor Bupati Simalungun. Mereka berdialog dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Simalungun Albert Saragih.

Baca Juga:

• Ramai Tuntutan “17+8” Viral di Media Sosial Usai Gelombang Unjuk Rasa
• Unras Berlangsung Kondusif, Kapolres Tapteng Apresiasi Warga

Menanggapi aspirasi pengunjuk rasa, Albert Saragih mengatakan, seluruh aspirasi massa akan ditindaklanjuti.

"Karena ini menyangkut kehidupan pegawai maka aspirasi pengunjuk rasa akan disampaikan kepada pimpinan," kata Albert.

Forum Pegawai PDAM Tirta Lihou Bersatu bersama Sumut Watch melanjutkan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Simalungun.

Massa pun meminta DPRD Simalungun menggunakan hak politiknya untuk pencopotan Dirut PDAM Tirta Lihou dan Kabag Umum.