Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 05 Juni 2025

Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di Padang Lawas Terkuak, Dua Kasus Sudah Masuk ke Kejaksaan

Robert Nainggolan - Selasa, 03 Juni 2025 20:41 WIB
857 view
Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di Padang Lawas Terkuak, Dua Kasus Sudah Masuk ke Kejaksaan
(Foto: harianSIB.com/Robert Nainggolan)
Antrean panjang di SPBU Pertamina 14.227.349 di Jalan Kihajar Dewantara, Bangun Raya dan SPBU Pertamina 14.227.309 Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Selasa (3/6/2025).
Sibuhuan(harianSIB.com)
Dugaan penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, mulai terungkap. Kejaksaan Negeri Palas telah menerima dua Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus penimbunan BBM subsidi dari satu sumber yang sama, yakni SPBU Pertamina 14.227.309 di Jalan Kihajar Dewantara, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh harianSIB.com dari sumber terpercaya, kasus pertama terjadi pada 11 April 2025. Seorang perempuan bernama Fitri Suryani Harahap, diduga menimbun 680 liter solar subsidi. BBM tersebut dikemas dalam 17 jeriken besar dan diangkut menggunakan mobil Cold Diesel. Saat ini, barang bukti berupa mobil dan jeriken berisi solar telah diamankan di Mapolres Palas.

Kasus kedua terjadi pada 7 Mei 2025, melibatkan seorang pria bernama Sopwin Ahmadi D. Ia tertangkap membawa 200 liter pertalite subsidi yang dikemas dalam delapan jeriken menggunakan kendaraan pribadi berpelat hitam. BBM tersebut juga dibeli dari SPBU yang sama.

Baca Juga:

Sumber lain menyebutkan, SPBU Pertamina 14.227.309 di Pasar Sibuhuan, memiliki kepemilikan yang sama dengan SPBU Nagargar 14.227.348 di Desa Hutalombang, Kecamatan Lubuk Barumun. Dugaan pun menguat, distribusi BBM subsidi dari kedua lokasi ini saling terkait dan dimanfaatkan untuk praktik penimbunan secara sistematis.

Mandor SPBU Tewas Terbakar, Publik Bertanya

Baca Juga:

Di tengah sorotan tajam terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut, seorang mandor operasional SPBU Nagargar, Muhammad Nazri Pohan, meninggal dunia akibat luka bakar serius. Peristiwa nahas itu terjadi di sekitar area SPBU dan korban sempat dirawat di rumah sakit sebelum menghembuskan napas terakhir.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran belum diumumkan secara resmi. Namun, kejadian ini menimbulkan spekulasi di masyarakat, apakah insiden tersebut murni kecelakaan kerja atau berkaitan dengan aktivitas ilegal dalam penyaluran BBM subsidi.

Sementara itu, di Sibuhuan, dua SPBU utama yakni 14.227.309 dan 14.227.349, hampir setiap hari dipadati antrean kendaraan. Petani, sopir angkutan umum, hingga pengemudi becak bermotor (betor) antre panjang demi mendapatkan solar dan pertalite subsidi. Namun, kelangkaan BBM tetap terjadi.

Ironisnya, dalam kondisi kelangkaan tersebut, aparat justru menemukan kendaraan pribadi mengangkut BBM subsidi dalam jeriken, yang seharusnya tidak dijual kepada kendaraan non-plat kuning.

"Hampir setiap hari antre, kami yang petani dan sopir betor sering kehabisan. Ke mana sebenarnya BBM subsidi yang dijanjikan pemerintah itu?" ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Sumber internal aparat penegak hukum menyebutkan, penyelidikan masih terus dilakukan terkait kemungkinan adanya jaringan penimbunan BBM berskala lebih besar. Namun, sumber tersebut meminta agar tidak dikutip secara langsung dalam pemberitaan.

Masyarakat dan aktivis lokal mendesak agar aparat dan pihak SPBU lebih transparan terkait distribusi BBM subsidi. Tragedi meninggalnya mandor SPBU dianggap sebagai alarm bahwa persoalan distribusi BBM subsidi tak hanya menyangkut kuota, namun juga menyentuh aspek keselamatan dan keadilan sosial.

"Kalau memang ada yang bermain, siapa pun itu harus ditindak. Negara sudah memberi subsidi, tapi kalau jatuh ke tangan yang salah, rakyat kecil tetap jadi korban," tegas seorang tokoh masyarakat di Barumun.

Warga berharap Kejaksaan Negeri Palas dapat mengusut tuntas dua kasus SPDP yang telah diterima dan membuka kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal yang lebih luas di balik maraknya penimbunan BBM subsidi di wilayah tersebut. (*)

Editor
: Donna Hutagalung
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru