Polemik 4 Pulau Masuk Sumut, Masinton Minta Pemerintah Harus Cooling Down

Tapteng(harianSIB.com)

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memberi tanggapan soal polemik 4 pulau yang ditetapkan masuk Sumatera Utara oleh Kemendagri.

Empat pulau itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Gadang.

Baca Juga:

• PMI Ilegal Ditangkap Polda Sumut Saat Selundupkan 7,5 Kg Sabu di Pelabuhan Asahan
• Polda Sumut Tindaklanjuti Berita Viral SIB Dugaan Pembelian Pertalite 2,4 Ton oleh PT Horizon

Menurutnya, jika diamati dari peta, tampak pulau itu berada di depan Kecamatan Manduamas wilayah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kendati demikian, Bupati Masinton pun menyerahkan persoalan sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara ke Pemerintah Pusat.

Baca Juga:

• Pemkab Tapanuli Tengah Sosialisasikan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
• Sambut HUT ke-79 Bhayangkara, Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan dan Sosial di Belawan

"Pemerintah daerah yang terlibat dalam polemik ini harus 'cooling down' dan meredam polemik ini agar tidak menimbulkan sentimen kewilayahan," katanya kepada SNN, Minggu (15/6/2025) malam.

Namun begitu, Masinton menekankan bahwa polemik empat pulau ini perlu ditelaah lebih dalam secara historis, sosiologis maupun letak geografis.

"Agar tidak memunculkan sentimen wilayah dan kedaerahan yang mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat, khususnya Aceh dan Sumatera Utara, serta Singkil dan Tapanuli Tengah yang selama ini berjalan harmonis dan penuh persaudaraan," tambahnya.

Sebelumnya, Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Menyikapi polemik tersebut, Kemendagri bakal mengkaji ulang status kepemilikan empat pulau tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kajian ulang itu akan dipimpin Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, pada Selasa (17/6/2025) mendatang.

"Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan melakukan kaji ulang secara menyeluruh pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025," ujar Bima, Jumat (13/6/2025) dilansir dari CNN Indonesia.
(**)