DPRD SU Kaget Ada Aktivitas Tambang Ilegal di Lahan HGU PTPN 1 Rugikan Negara Rp930 M

Medan(harianSIB.com)
Komisi D DPRD Sumut kaget mendengar informasi adanya aktivitas pertambangan galian C di lahan seluas 6.131 hektar PTPN 1 (eks PTPN 2) di Bandar Klippa, Saentis, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang mengakibatkan kerugian negara mencapai RpRp930 miliar.

Penegasan itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang, Viktor Silaen dan Luhut Simanjuntak dalam rapat dengar pendapat dengan manajemen PTPN 1, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, yang dipimpin Ketua Komisi D Timbul Jaya Hamonangan Sibarani didampingi Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu dan dihadiri anggota Komisi D Jumadi, Kamis (3/7/2025) di DPRD Sumut.

"Kita benar-benar kaget dan kecewa melihat kinerja PTPN 1 terkait pengelolaan lahan perkebunan, sehingga bisa terjadi bisnis ilegal berupa tambang galian C yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp930 miliar. Tapi pihak manajemen tidak bisa berbuat banyak atau hanya meminta perlindungan kepada aparat kepolisian," ujar Viktor senada dengan Benny Sihotang.

Baca Juga:

• Rony Reynaldo Situmorang Berharap Pasca OTT KPK Kadis PUPR Tidak Hambat Proses Tender Proyek Jalan dan Irigasi
• BBWSS II, Dinas PUPR, Dinas SDA MBMK Medan dan Deliserdang Harus Sinkron Atasi Banjir Medan

Dalam kasus ini, Luhut Simanjuntak berharap kepada Polda Sumut untuk segera menertibkan tambang ilegal ini, agar kerugian negara tidak semakin membengkak, sebab tidak seorangpun diperbolehkan membangun bisnis ilegal di atas lahan milik pemerintah.

"Kita berharap agar kasus ini menjadi atensi pihak Polda Sumut, Kejati Sumut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi terkait lainnya, jangan sampai ada negara diatas negara atau ada aturan hukum yang tidak sah di atas lahan PTPN," tandas Benny Sihotang.

Baca Juga:

• Benny Harianto Sihotang Heran Proyek Bendungan Lau Simeme Berbiaya Rp1,76 T Sudah Diresmikan Tak Difungsikan
• BPKP Sita 30 Ribu Hektare Tambang Ilegal, Riau Ada 24 Lokasi

Terungkapnya kasus ini, setelah
Kepala Bagian Umum PTPN 1 Edi Ginting mengakui adanya kegiatan galian C ilegal di atas lahan seluas 6.131 hektar berdasarkan sertipikat HGU No. 112/Saentis dan SK BPN No. 10/HGU/BPN/2004, yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp930 miliar.

"Berdasarkan hasil Investigasi lapangan tim pengamanan aset ditemukan beberapa kegiatan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa izin melakukan galian C di atas aset PTPN I Regional 1," ujar Edi Ginting seraya menambahkan, kegiatan tersebut masih berlangsung dengan membawa keluar hasil galian C berupa material tanah, pasir, batu yang disalurkan ke beberapa pihak atau perusahaan secara komersil.

Kegiatan galian C tersebut, tambahnya, memberikan manfaat ekonomis ataupun keuntungan bagi pelaku dan menyebabkan kerugian besar bagi PTPN I Regional 1, serta merusak lingkungan dan fasilitas sosial seperti jalan umum.

Sementara itu, Kepala Bagian Manajemen Aset PTPN 1, Topan Erlangga Sidabalok mengatakan, wilayah perkebunan di Bandar Klippa, dan Batang Kuis, terdapat kegiatan Galian C di beberapa titik lokasi berbeda.

"Kegiatan tersebut telah kami lakukan tindakan tegas dan upaya pencegahan, pelarangan serta pemberhentian kegiatan ilegal tersebut. Namun kegiatan tetap dilakukan berulang kali, bahkan berpindah tempat yang masih menjadi bagian dari area HGU PTPN I meskipun telah dilakukan upaya preventif," ujarnya.

Adapun kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan galian C ilegal tersebut, kerugian material, yang mencakup kerugian tanah sebesar Rp328.483.928.571. sementara kerugian produksi perusahaan dengan estimasi kemampuan produktif dalam jangka panjang sebesar Rp602.702.942.832.

Topan Erlangga mengakui, PTPN 1 telah menyampaikan permohonan dan perlindungan kepada pihak kepolisian terkait persoalan yang merugikan negara tersebut, tapi kegiatan galian C masih tetap berlangsung.

Mendengar hal itu, Viktor, Luhut dan Benny Sihotang sepakat agar kasus ini segera dihentikan oleh aparat penegak hukum dan pihak manajemen PTPN 1 secara resmi mengadukan kasus ini kepada Polda Sumut, untuk ditindaklanjuti.(*)