Penempatan Pegawai di RS Pratama Hilizoi Disorot, Bangunan Rusak dan Belum Beroperasi

Nias(harianSIB.com)

Penempatan pegawai di Rumah Sakit Pratama (RSP) Hilizoi, Kabupaten Nias, kembali menjadi sorotan publik. Meski pembangunan rumah sakit telah dinyatakan rampung sejak awal tahun, hingga kini fasilitas kesehatan tersebut belum juga beroperasi.

Kondisi bangunan yang mengalami kerusakan serta belum terbitnya izin operasional disebut-sebut sebagai penyebab mandeknya pelayanan kesehatan di RSP Hilizoi.

Baca Juga:

• Wabup Adlin Tambunan Sampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBD Sergai TA 2024
• Ranperda APBD Diserahkan, Realisasi PAD Deliserdang Tahun 2024, Rp 1,1 Triliun

Pantauan SIB News Network (SNN), Senin (14/7/2025), menunjukkan kondisi fisik bangunan rumah sakit cukup memprihatinkan. Sejumlah keramik lantai tampak retak, plafon di beberapa ruangan rusak, dan sebagian area ditumbuhi lumut. Meskipun beberapa pegawai telah ditempatkan, tidak terlihat adanya aktivitas kerja yang jelas. Kendaraan dinas dan operasional tetap digunakan, yang turut menyerap anggaran dari APBD secara signifikan.

Aktivis Anti Korupsi Kepulauan Nias, Fatiziduhu Zai, saat diwawancarai SIB, menyebut penempatan pegawai di rumah sakit yang belum berfungsi sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Simalungun Menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Ditetapkan Jadi Perda
• Badan Anggaran DPRD Simalungun Berikan 33 Saran dan Pendapat atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2024

"Sudah hampir dua tahun direktur dan pegawai digaji, tapi rumah sakit tidak melayani pasien. Jika memang tidak bisa difungsikan, lebih baik ditutup saja," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Rahmani Zandroto, melalui Kadis Kominfo Rahmat Chrisman Zai, membantah adanya pemborosan anggaran. Dalam keterangan pers, ia menjelaskan bahwa rumah sakit tinggal menunggu kelengkapan tenaga medis dan izin teknis sebelum beroperasi penuh.

"Sejak Maret, tenaga fungsional mulai ditempatkan. Setelah semua lengkap, rumah sakit akan segera dioperasikan," jelas Rahmat.

Terkait hal ini, desakan kepada Pemerintah Kabupaten Nias pun menguat. Sejumlah elemen masyarakat meminta dilakukannya audit terhadap realisasi anggaran, status perizinan, rincian gaji pegawai, hingga kondisi fisik bangunan. Publik mendesak akuntabilitas agar dana publik tidak terus disia-siakan tanpa hasil. (**)