Pimpinan Sinode GKPS Tolak Konversi Teh ke Kelapa Sawit di Sidamanik

Simalungun(harianSIB.com)
Rencana perluasan konversi teh ke tanaman kelapa sawit di perkebunan teh Sidamanik, Kabupaten Simalungun, menuai banyak penolakan, tidak terkecuali dari Pimpinan Sinode GKPS yang menolak keras rencana tersebut.

Penolakan itu disampaikan langsung Ephorus GKPS Pdt John Christian Saragih STh MSc didampingi Sekretaris Jenderal GKPS Pdt Dr Jan Hotner Saragih dan Kepala Departemen Pelayanan GKPS Pdt Dr Jenny Purba kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), Senin (14/07/2025).

Pada kesempatan itu, Ephorus menuturkan bahwa perkebunan teh di daerah Kecamatan Sidamanik merupakan peninggalan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan. Perkebunan teh ini juga telah menjadi bagian dari pertumbuhan iman dan perkembangan jemaat GKPS yang melahirkan dan menjadi warga gereja yang berguna bagi gereja, bangsa dan negara.

Baca Juga:

• Sebentar Lagi! Tol di Sumut Tembus Kawasan Danau Toba
• Delapan Anggota DPRD Sumut Sepakat Tolak Konversi Perkebunan Teh di Sidamanik

Menurut Ephorus, dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan merujuk pada Peraturan Presiden No 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, maka perkebunan teh di Kecamatan Sidamanik juga menjadi jalur yang akan dilalui oleh para wisatawan, dan akan menjadi persinggahan sebelum menuju Danau Toba.
Dengan hal tersebut, maka akan menyuburkan pelaku-pelaku kerajinan kreatif masyarakat dan geliat ekonomi di kecamatan tersebutpun akan bangkit.

"Di sisi lain, kontur tanah dan suhu yang sejuk di Kecamatan Sidamanik sangat tepat untuk ditanami tanaman teh.
Oleh karena itu, kami menolak diteruskannya upaya konversi perkebunan teh menjadi perkebunan sawit," kata Ephorus GKPS Pdt John Christian Saragih.

Baca Juga:

• Gubsu Bobby Ungkap Minimnya Dukungan Lima Bupati untuk Revalidasi Kaldera Toba
• Tinjau The Kaldera Nomanic Escape, Menpar Rapat Tertutup Bersama Gubsu dan Bupati Kawasan Danau Toba

Selanjutnya, Pimpinan Sinode GKPS menuturkan bahwa pada tahun 2022 masyarakat Sidamanik dan GKPS bersama-sama berjuang untuk menolak konversi kebun teh seluas 257 hektare menjadi kelapa sawit. Pergerakan bersama itu menunjukkan konversi itu tidak dilaksanakan.

"Akhir-akhir ini, kita mendengar rencana yang sama terulang kembali oleh PTPN IV. Kami mengeluarkan statemen penolakan konversi kebun teh ke kelapa sawit," ungkapnya.

Sementara itu, Pdt Dr Jan Hotner Saragih menyampaikan bahwa Sidamanik secara khusus adalah wilayah pelayanan GKPS. Di dalam tanggung jawab moral dan spiritual, GKPS memilih posisi mementingkan kebutuhan masyarakat Sidamanik. Untuk keutuhan ciptaan, GKPS menolak konversi perkebunan teh menjadi kelapa sawit.

Jenny Purba menambahkan bahwa konsep keseimbangan antara bisnis, ekologi dan sosial sedapatnya diletakkan di atas meja pembuat keputusan di korporasi di negara ini, termasuk PTPN IV. Kalau konsep ini menjadi pertimbangan, Sidamanik tidak akan menjadi korban berikutnya setelah Kecamatan Panei.

Menurutnya, ada banyak yang akan dikorbankan, seperti ketersediaan air, kelangsungan biodiversiti, bencana alam banjir dan longsor.

"Pengkajian ulang dan rencana pembangunan oleh pemerintah haruslah sejalan dengan rencana korporasi termasuk PTPN IV ini, karena Sidamanik adalah salah satu destinasi wisata di Simalungun," katanya.

Oleh karena itu, Pimpinan Sinode GKPS menolak konversi perkebunan teh menjadi perkebunan kelapa sawit di Sidamanik serta meminta PTPN IV Sidamanik untuk membuka akses informasi kepada publik tentang konversi teh ke kelapa sawit.

Kemudian, pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun dan DPRD Simalungun untuk turut menolak konversi teh menjadi kelapa sawit dan memfasilitasi dialog antara masyarakat dan PTPN IV secara transparan dan akuntabel.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga diminta untuk meninjau kembali konversi di Sidamanik dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang berada di sekitar perkebunan. Hal itu mengingat semakin luasnya lahan yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit yang akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan sosio-ekonomi.

"Dengan ini, kami meminta Presiden untuk melanjutkan moratorium izin perkebunan kelapa sawit," ujarnya.

Pimpinan Sinode GKPS juga meminta masyarakat, lembaga keumatan dan organisasi-organisasi masyarakat untuk bersatu mendukung perjuangan masyarakat di Sidamanik dan meminta PTPN IV mencabut bibit sawit yang telah ditanam serta menanam kembali dengan tanaman teh guna menghidupkan kembali destinasi wisata. (**)