
KPK Sosialisasi SPI, ASN Diminta Serius Jaga Integritas
Toba(harianSIB.com)KPK Sosialisasi SPI, ASN Diminta Serius Jaga Integritas Toba (harianSIB.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggela
Toba (harianSIB.com)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) di ruang balai data kantor Bupati Toba, Senin (14/7/2025) yang diikuti oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
Baca Juga:
Bupati Toba diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba yang membuka sosialisasi meminta seluruh peserta benar-benar serius dalam mengikuti kegiatan tersebut, mengingat saat ini skor SPI Kabupaten Toba masih berada diangka 72,09.
"Melihat dari skor penilaian SPI mulai dari tahun 2021 - 2024, Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama dalam pelaksanaan tugas dan layanan yang transparan, adil dan bersih dari korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba," ujarnya.
Baca Juga:
Adapun tim dari KPK yang hadir,
Wahyu Dewantara Susilo Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Timotius Hendrik Partohap Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sheto Risky Prabowo Pengolah Data Dan Informasi, Afifah Ratna Dewi Tenaga Ahli SPI dan Afrilian Dimas Wardhana Tenaga Ahli KPK. (**)
Toba(harianSIB.com)KPK Sosialisasi SPI, ASN Diminta Serius Jaga Integritas Toba (harianSIB.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggela
Pematangsiantar(harianSIB.com)Ratusan Siswa Baru kelas X (satu) di SMK Swasta GKPI 1 Pematangsiantar mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Se
Aekkanopan(harianSIB.com)Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), H Idris Aritonang, mengunjungi
Medan(harianSIB.com)Wakapolsek Medan Tembung, AKP Japri Simamora menyosialisasikan Operasi Patuh Toba 2025, bahaya narkoba dan kenakalan re
Kisaran(harianSIB.com)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Asahan akan menyalurkan bantuan pangan pemerintah