Gibran Center Soroti Distribusi Beras SPHP Bulog yang Tidak Merata

Pandan(harianSIB.com)

DPD Gibran Center Kabupaten Tapteng menyoroti distribusi beras 5 Kg program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog yang tidak merata di seluruh Kecamatan Se Tapanuli Tengah (Tapteng).

Menurut Wakil Ketua DPD Gibran Center Tapteng Hatman Pasaribu didampingi Sekretaris Deddy Sihotang dalam siaran pers di Pandan, Senin (14/7/2025) sesuai regulasi beras SPHP hanya di distribusikan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai mitra Bulog dan dari data yang diperoleh hingga saat ini tidak semua kecamatan di Tapteng ada RPK.

Baca Juga:

• Wabup Tapteng Hadiri Lepas Sambut Danlanal Sibolga
• Wabup Tapteng Hadiri Pentas Seni Pesantren Ar Raudlatul Hasanah 2

"20 Kecamatan Se Tapteng dan tidak semua kecamatan ada RKP alias tidak merata," katanya.

Hal ini, kata Hatman justru menimbulkan kecurigaan baru karena beras SPHP justru beredar di seluruh kecamatan Se Tapteng sehingga ada dugaan penyaluran SPHP ke kecamatan tidak ada RPK dilakukan melalui pihak kedua seperti grosir atau toko.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Targetkan Stok Beras SPHP 77 Ribu Ton hingga Desember
• Bulog Sumut Serap 32.000 Ton GKP Petani

"Beras SPHP yang tidak dibeli langsung oleh konsumen melalui RPK patut di duga harga belinya diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang justru menguntungkan oknum atau kelompok-kelompok tertentu," katanya.

Sebaliknya, di Kecamatan Pandan RPK terkesan diperbanyak bahkan untuk jarak yang tergolong berdekatan.

"Dari hasil investigasi Gibran Center diperoleh informasi bahwa dalam menentukan RPK, pihak Bulog tidak ada melibatkan instansi terkait di lingkungan Pemkab Tapteng hanya verifikasinya oleh Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Tapteng," katanya seraya menambahkan bahwa data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Tapteng yang saat ini sedang melakukan verikasi, jumlah RPK hanya sebanyak 64 unit.

Hatman meminta, hal ini agar ditindaklanjuti oleh instansi terkait Pemkab Tapteng dan pihak DPRD Tapteng dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog Sibolga," katanya.

Kepala Bulog Sibolga Junaidi Damanik saat dikonfirmasi, Selasa (15/7/2025) menjelaskan bahwa ada perubahan untuk outlet yang dapat penyaluran SPHP.

Untuk saat ini, kata Junaidi penyalur SPHP harus mendapat rekomendasi dari Dinas Ketahana Pangan.

"RPK yang selama ini penyalur SPHP akan di verifikasi ulang oleh Dinas Ketahan Pangan," katanya. (*)