Kanwil Kemenkum Sumut Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Kota Padangsidimpuan Tentang RPJMD 2025-2029

Medan(harianSIB.com)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda ) Kota Padangsidimpuan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rabu (30/7/2025).

Rapat tersebut dilakukan secara online melalui Zoom di Ruang Rapat Lantai 3 Divisi Peraturan Perundang-undangan dan pembinaan hukum Kanwil Kemenkum Sumut. Rapat itu juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari permohonan harmonisasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Rapat harmonisasi dibuka Eka NAM Sihombing selaku Koordinator Perancang. Rapat yang dilakukan secara langsung itu dihadiri Kepala Bappedalitbangda, Diapari Lubis beserta jajarannya dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Padangsidimpuan dan CPNS Perancang.

Baca Juga:

• DPRD Sergai Gelar Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025 dan Dua Ranperda Inisiatif
• RPJMD Labura 2025-2029 Dibahas Besok, Ini Kata Rimba

Dalam pembukaannya, Eka Sihombing selaku Koordinator Perancang menjelaskan dasar dari kegiatan harmonisasi ini. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) menyampaikan ucapan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.

Dalam kegiatan rapat ini disarankan apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

Baca Juga:

• Personalia Pansus DPRD Labura Bahas RPJMD 2025-2029 Ditetapkan
• Wabup Hadiri Rapat Tentang RPJMD Labura 2025-2029 di Kantor DPRD, 17 Prioritas Pembangunan Disampaikan

Kegiatan ditutup dengan Penandatanganan berita acara pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan. Seluruh hasil pembahasan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.(**)