Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Direksi PD PHJ Pematangsiantar Bakal Digugat ke PTUN

Pematangsiantar(harianSIB.com)

Pemberhentian Herma Ingrid Afrianti Situmorang dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Pematangsiantar berbuntut panjang.

Melalui penasihat hukumnya, Benri Saragih SH, mengatakan akan menggugat Direksi PD PHJ ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Gagalkan Peredaran Narkotika, 81 Butir Ekstasi Diamankan
• Edarkan Sabu, Pria Asal Taput Diringkus Polisi di Pematangsiantar

Benri menyebut, demosi yang dialami kliennya dari Plt Kabag Pengelolaan Pasar menjadi pegawai di Bidang Storting/Resume Kapas I cacat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Direksi PD PHJ Nomor 800/502/PDPHJ/VI/2015 tentang Kepegawaian.

"Sejak bekerja di PD PHJ pada 5 Agustus 2015, klien saya tidak pernah mendapat surat peringatan. Namun tiba-tiba dibebaskan dari jabatan dan diturunkan tiga tingkat lebih rendah. Sebaliknya, bawahannya diangkat tiga tingkat lebih tinggi menggantikannya. Ini bertentangan dengan aturan," ujar Benri saat dikonfirmasi, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Tangkap Pengedar Sabu di Jalan Tangki Gang Satria
• Miliki Ganja, 2 Wanita dan Seorang Pria Diciduk Polisi di Pematangsiantar

Ia menambahkan, Pasal 74 ayat (3) huruf c poin 2 peraturan yang sama menyebut pembebasan jabatan termasuk hukuman disiplin berat." Pertanyaannya, apakah Direksi PD PHJ bisa begitu saja menjatuhkan hukuman disiplin berat tanpa pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu," jelasnya.

Benri menyampaikan, pihaknya sudah dua kali melayangkan somasi kepada Direktur Utama PD PHJ. Jika tak direspons dalam batas waktu yang ditentukan, pihaknya akan menempuh jalur hukum dan menyurati Wali Kota Pematangsiantar selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Terpisah, Direktur PD PHJ, Bolmen Silalahi, mengatakan pembebasan jabatan Herma Ingrid sudah sesuai peraturan dan dilakukan demi kepentingan perusahaan.

"Ini bukan subjektif. Operasional pasar harus berjalan baik. Sebelum surat pembebasan dikeluarkan yang bersangkutan sudah lebih 10 hari tidak menjalankan pekerjaan, hanya absen, tidak merespons WA atasan dan anggotanya, sehingga tugasnya diambil alih direktur operasional," ujarnya.

Terkait somasi, Bolmen mengatakan sudah dijawab penasihat hukum PD PHJ dan menyangkan yang bersangkutan tidak menyampaikan langsung keberatannya kepada atasan." Sampai saat ini pun yang bersangkutan tidak hadir di ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas," pungkasnya. (**)