Rapidin Simbolon Gelar Sosialisasi Mewujudkan Masyarakat Sadar HAM Melalui Implementasi P5HAM

"HAM juga tak luput dari peran pemerintah dan masyarakat, kewajiban pemerintah adalah negara wajib melindungi, menjunjung tinggi dan menghormati HAM. Maka dengan demikian pemerintah membuat hukum dan kebijakan yang mendukung HAM," sebut Rapidin Simbolon.

Selain itu, Rapidin juga menyinggung terkait tanggung jawab individu, bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan haknya tanpa melanggar hak orang lain.

Mantan Pj Bupati Samosir, Wilmar Eliaser Simanjorang yang juga tokoh pemerhati lingkungan dan pelestarian Danau Toba memaparkan, isu HAM yang menonjol di kawawasan Danau Toba diantaranya, perampasan tanah adat dan sengketa agraria, kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktitivis adat dan lingkungan, kerusakan lingkungan dan hak atas lingkungan yang sehat dan pengembangan pariwisata serta potensi penggusuran.

Baca Juga:

• Gedung DPRD NTB Terbakar, Massa Lakukan Penjarahan
• Uya Kuya Kembali Sampaikan Permohonan Maaf kepada Publik

"Semua yang saya paparkan tersebut merupakan bahagian besar dari HAM termasuk di kawasan Danau Toba," ujar Wilmar Simanjorang.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Lapas Kelas III Pangururan, Jeremia Leonta Sinuraya dan sejumlah staf dari Kanwil Kementerian HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau beserta sejumlah tokoh masyarakat. Dan acara tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. (**).

Baca Juga:

• Unjuk Rasa di Kediri Ricuh, Markas Polres Dirusak, Gedung DPRD Dibakar
• Polda Sumut Rangkul Mahasiswa dan Ojol Lewat Lewat Kopi Dingin di DPRD Sumut