Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Batubara Gelar Aksi Damai Sampaikan 7 Tuntutan

Batubara(harianSIB.com)

Sebanyak 30 pemuda yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Batubara menggelar Aksi damai di depan Kantor DPRD Batubara, Rabu (3/9/2025). Mereka menyampaikan tujuh tuntutan.

Mereka diterima oleh Ketua DPRD Batubara Safii beserta anggota DPRD lainnya. Setelah sebelumnya berorasi di luar gerbang DPRD. Kapolres Batubara turut hadir memimpin pengamanan jalannya aksi damai.

Baca Juga:

• Aliansi Mahasiswa dan Ojol Unjuk Rasa Damai di Polres Tebingtinggi
• Doakan Almarhum Affan Kurniawan, Ratusan Ojol Binjai Gelar Aksi Damai di Mapolres Binjai

Dari 7 tuntunan yang disampaikan, 2 diantaranya ditujukan untuk kepolisian. Orator aksi Duta Afyardana, meminta Kapolres Batubara tidak tinggal diam atas tindakan brutal oknum Polisi yang menyebabkan terjadinya korban jiwa.

Kemudian, mereka juga meminta Kapolres Batubara untuk tidak tutup mata dalam pemberantasan Judi, Narkoba, Hiburan Malam serta Begal yang semakin merajalela di Batubara dan meresahkan masyarakat.

Baca Juga:

• Godams Belum Pastikan Turun Hari Ini Untuk Gelar Aksi Damai
• Demo di DPRD Sumut, Polisi Amankan 39 Orang, 13 Mahasiswa, 26 Lainnya Bukan Mahasiswa

Menanggapi hal itu Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson Nainggolan menyampaikan bahwa persoalan meninggalnya pengemudi Ojek Online merupakan atensi dari kepolisian yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Persoalan dikatakan sudah ditangani oleh Mabes Polri dan hal itu tidak main-main, personel yang terlibat sudah ditindak tegas.

Kemudian soal Narkoba, Judi dan hiburan malam juga menjadi atensi dari Polres Batubara. Penyelidikan dan penindakan terus dilakukan meski dikatakan Kapolres ada pihak-pihak yang berupaya mendekatinya namun itu tidak dihiraukan. Personel terus diperintahkan untuk melakukan patroli demi mencegah terjadinya begal dan tindakan kriminal lainnya.

Perwakilan Aksi selanjutnya menyampaikan tuntutan lainnya yang ditujukan ke DPRD Batubara, yaitu meminta DPRD Batubara untuk memberikan rekomendasi kepada DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-undang perampasan aset koruptor.

Selanjutnya DPRD Batubara diminta memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembekuan kenaikan gaji/tunjangan dan membatalkan adanya tunjangan fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun.

DPRD Batubara juga diminta untuk transparan terhadap anggaran, Bada Kehormatan Dewan (BKD) diminta untuk menindak tegas anggota yang bermasalah, melanggar kode etik bahkan memecat.

Tuntutan yang terakhir ialah meminta DPRD untuk memperjuangkan tenaga honorer yang ada di Batubara dan peningkatan infrastruktur.

Menanggapi hal itu ketua DPRD Batubara Safii memastikan akan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan. Pihaknya dikatakan siap menerima saran dan kritik demi mewujudkan kepentingan rakyat Batubara.

Hasil dari tuntutan aksi damai tersebut dituangkan dalam fakta integritas yang siap dilaksanakan oleh DPRD Batubara yang ditandatangani oleh seluruh fraksi.
Aksi damai itu diisi dengan doa bersama, berdialog dengan Kapolres dan Ketua DPRD, kemudian makan bersama di depan pintu masuk utama gedung DPRD Batubara.(**)