Medan (SIB)- Untuk meningkatkan kualitas para pengemudi, pemerintah dan Polri seyogianya bersama-sama membentuk safety driving centre (SDC) dan safety riding centre (SRC).
SDC/SRC diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan serta dan membangun budaya tertib berlulintas. Hal itu dikatakan Pemerhati Lalulintas, Jimmy Udjaja saat dihubungi melalui selular, Selasa (12/4).
Dijelaskannya dengan kehadiran SDC/SRC dapat memberikan standar bagi penguji Surat Ijin Mengemudi (SIM). Disinggung tentang SIM, Jimmy menjelaskan bahwa penerbitan SIM adalah proses ujian.
Sehingga SIM bukan soal mahal atau murah dan bukan bagian dari bisnis jual beli melainkan, bagian edukasi, training, akuntabilitas untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Jadi menurutnya SIM merupakan bentuk legitimasi kompetensi, yang menunjukan adanya previlage/hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah lulus uji baik administrasi, teori, simulasi, dan praktek.
Sehingga yang memiliki SIM dianggap telah memiliki pengetahuan tentang hukum, aturan, peraturan, kemanusiaan, teknis dasar kendaraan bermotor serta memiliki ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya serta memiliki kepekaan dan kepedulian akan keselamatan baik bagi dirinya dan orang lain.
Oleh sebab itu katanya untuk memperoleh SIM, wajib diuji oleh penguji SIM, yang memiliki standar kompetensi. Dan Penguji SIM adalah petugas kepolisian atau PNS yang bekerja di kepolisian (di bidang pengujian SIM) yang memiliki kompetensi yang sudah disertifikasi.
Sejalan dengan hal itu, upaya membangun budaya tertib berlalulintas dan upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas salahsatunya adalah dengan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bagi penyelenggaraan sekolah mengemudi.
Untuk itu ia menganjurkan agar para stakeholder di bidang lalu lintas semestinya memiliki rasa bertanggung jawab atas meninggal dan cacatnya para pengguna jalan, yaitu dengan menunjukkan kebijakan dan tindakan-tindakannya adalah untuk menyelamatkan.
(A09/ r)
