Medan (SIB) -Di tahun 2018 ini banyak yang harus dibenahi Pemko Medan terkait Pedagang Kaki Lima (PK5). Itu dimaksudkan untuk mendongkrak perekonomian kecil dan menengah.
Hal itu diungkapkan Ketua Forum PK5 Kota Medan, AP Luat Siahaan kepada wartawan dalam menghadapi tahun 2018 , Senin (15/1) di kantor DPRD Medan. Disebutkannya, dalam kesehariannya di tahun lalu, PK5 penuh suka dan duka saat berdagang.
"Selama Tahun 2017, peran pedagang kaki lima turut mendongkrak perekonomian kecil dan menengah di Kota Medan. Di tahun 2018 ini, PK5 meminta Wali Kota Medan untuk segera membangun pasar rakyat, sehingga mereka tidak lagi digusur", katanya.
Ditambahkannya, PK5 sebenarnya tidak menginginkan berjualan di tempat terlarang. Mereka ingin berjualan di tempat yang resmi dan nyaman. Namun para pedagang tidak memiliki tempat untuk berjualan di pasar. "Namun ironinya, pasar yang dibangun pemerintah, sampai sekarang banyak kosong sementara pemilik tempat tidak diketahui atau juga bukan pedagang. Itu yang membuat para pedagang akhirnya berjualan di kaki lima, ujarnya. Jika pasar rakyat dibangun pemerintah, maka para pedagang kaki lima tidak tertumpu di inti Kota Medan. Ini adalah pekerjaan rumah (PR) bagi Pemko Medan.
"Pemko Medan, harus dapat membangun pasar rakyat di pinggir kota, seperti Tembung, Marelan, Pancurbatu, Melati, Martubung dan Amplas, sehingga para pedagang dapat berjualan secara bergiliran di tempat itu", katanya.
Luat juga berharap agar wali kota dan DPRD Kota Medan duduk bersama untuk membicarakan anggaran pembangunan pasar tersebut, sehingga program pemerintah sesuai janji Wali Kota Medan saat kampanye dapat terealisasi. Pemerintah melalui wali kota ataupun Dirut PD Pasar Kota Medan, perlu membina dan mengarahkan PK5 agar suatu saat menjadi pengusaha yang handal.
(A13/c)