Medan (SIB) -Komisi B DPRD Medan dibuat heran dengan serapan anggaran di Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang dianggap tidak proposional. Sejumlah program yang ada di dinas tersebut hanya terfokus di program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sementara serapan di program yang riil menyentuh masyarakat serapannya tidak maksimal.
"Terus terang kita kecewa, banyak program yang menyentuh masyarakat tidak terealisasi," ujar Anggota Komisi B DPRD Medan H Jumadi SPdI, Rabu (5/12) saat menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
Jumadi melihat dari anggaran Rp.6,4 miliar pada 2018, ada program menyentuh masyarakat realisasinya nol persen, sementara program PKK terserap 100 persen.
"Kita sedih saja, kita yang menganggarkan dan mengesahkan anggaran ini, tapi tidak dilaksanakan, sementara program yang tidak langsung menyentuh masyarakat terealisasi hingga 100 persen," jelasnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah SH.
Dijelaskannya, beberapa program seperti Pembinaan Masyarakat, Peningkatan Keterampilan Masyarakat, Perlindungan Anak tidak terealisasi dengan maksimal, bahkan banyak yang nol persen.
"Sampai hari ini, serapannya baru sampai 50 persen lebih. Dan dari serapan 50 persen itu program PKK serapan anggarannya sangat tinggi sementara program pemberdayaan masyarakat sangat kurang," jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah yang sangat heran dengan serapan anggaran PKK yang sangat tinggi, di antaranya untuk perjalanan dinas dan pembelian baju seragam.
"Sepertinya program PKK untuk perjalanan dinas dan pembelian baju seragam serapannya hampir 100 persen, kita melihat serapannya tidak proposional," jelasnya seraya mengatakan anggaran program PKK di tahun 2018 hampir Rp.3 miliar.
Dalam rapat tersebut, Kadis Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat H Damikrot SSos MSi mengatakan minimnya daya serap di 2018 dikarenakan terjadinya efesiensi.
"Dari pengalaman setiap tahun, memang terjadi efesiensi di setiap SKPD," jelasnya. Saat ditanya soal serapan PKK, Damikrot tampak terlihat gugup dan tak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan Ketua Komisi B. Dalam rapat tersebut, Damikrot menjanjikan serapan anggaran diproyeksikan sampai 60 persen. (A13/l)
