Warga Pekan Labuhan dan Belawan Keluhkan Persoalan e-KTP Hingga Buruknya Kondisi Jalan

Medan (SIB)- Masyarakat Lingkungan 22 dan 23 di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan dan Belawan mengeluhkan persoalan blanko e-KTP dan sulitnya pengurusan administrasi kependudukan serta buruknya infrastruktur jalan setapak yang tak pernah tersentuh pembangunan.

Keluhan itu disampaikan sejumlah warga kepada anggota DPRD Sumut HM Nezar Djoeli ST di Medan Labuhan dan Belawan saat reses yang dihadiri Kasi Trantib Kelurahan Pekan Labuhan Yogi, tokoh masyarakat Abdul Rahim, Drs Nazmuddin dan Kepala Lingkungan 22 Ramlan, serta warga Pekan Labuhan Medan Labuhan dan Medan Belawan, Jumat (18/1).

Seperti diungkapkan salah seorang warga Belawan bernama Dani, sampai saat ini dirinya belum memiliki e-KTP dan masih menggunakan resi sebagai pengganti e-KTP. Dia berharap pengurusan administrasi kependudukan seperti e-KTP, KK (kartu keluarga) dan akte kelahiran dipermudah Pemko Medan.

Baca Juga:

• Penarik Betor Nyambi Jurtul Judi Hongkong Ditangkap Polisi
• Sempat Dikabarkan Hilang, Dua Balita Bertemu Orang Tuanya di Kantor Polisi

"Karena saat ditanya di kantor kecamatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, petugasnya selalu mengatakan blanko kosong," ujar Dani.

Hal serupa dinyatakan Susanti Ritonga warga Lingkungan 23 Pekan Labuhan bahwa masyarakat di lingkungannya susah mendapatkan akte kelahiran gratis.

Baca Juga:

• Hadiri KTT BRICS 2025, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Perdamaian dan Reformasi Global
• Resah Dituding Korupsi, Kades dan Perangkat Desa di Sergai Gelar Aksi Diam

"Kami warga lingkungan 23 sulit sekali mendapatkan akte kelahiran gratis. Ketika ingin mengurus dikenakan biaya. Begitu juga dengan pengurusan administrasi kependudukan lainnya, sangat sulit," ujarnya.

Sementara itu Drs Nazmuddin warga lingkungan 19 yang juga tokoh masyarakat mengungkapkan, kondisi jalan setapak di lingkungan 19 yang rusak parah dan tidak pernah tersentuh pembangunan ataupun perawatan.

"Masalah ini sudah lama dikeluhkan, tapi sampai saat ini tidak juga kunjung diperbaiki. Tapi hanya janji-janji. Padahal jalan setapak yang ada di lingkungan kami sangat vital. Untuk itu kami meminta kepada bapak dewan agar mendesak Pemko Medan atau Pemprovsu untuk segera menyelesaikan permasalahan jalan ini," pintanya.

Sementara itu, Nurlam dan Abdul Rahim warga Belawan Bahagia mengatakan, kawasan Kampungkolam dan Lingkungan PJKA Belawan saat ini kondisi jalannya "babak belur" dan banjir jika hujan turun, karena sudah berbentuk paluh, sehingga mudah sekali tergenang air.

"Begitu juga dengan jalan yang ada di Lingkungan PJKA tepatnya di depan mesjid Rel Kereta Api sampai ke Pajak Belawan, hingga kini belum tersentuh pengaspalan," ungkapnya.

Rahim juga meminta anggota dewan meninjau jembatan sepanjang 50 meter dan lebar 4 meter yang ada di Belawan Bahagia yang tidak bisa lagi diseberangi warga, karena kondisinya memprihatinkan. "Jembatan ini selalu digunakan warga untuk menyeberang dan ada 500 KK tinggal di dekat jembatan tersebut. Kami mohon anggota dewan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki," ujarnya.

Menanggapi keluhan warga, Nezar Djoeli sangat miris, karena sampai saat ini masih ada warga Kota Medan sepanjang hidupnya belum memiliki e-KTP.

Pihaknya mendesak Pemko Medan Cq Disdukcapil Medan segera menyelesaikan permasalahan blanko e-KTP yang kosong agar masyakarat Medan bisa memiliki tanda pengenal yang bisa digunakan untuk mengurus administrasi lainnya termasuk pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.

Nezar juga mengungkapkan bahwa untuk pengurusan administrasi kependudukan, sebenarnya masyarakat tidak dikenakan biaya ataupun tarif. Tapi ada ulah oknum-oknum tertentu yang mengenakan tarif dengan dalih agar pengurusan cepat selesai.

Jika alasan Pemko Medan tidak ada blanko, katanya, Wali kota Medan dalam hal ini Disdukcapil harus "menjemput bola" ke Kemendagri guna mempertanyakannya.

"Saya heran, kenapa blanko e-KTP bisa kosong, sehingga masyarakat sampai bertahun- tahun lamanya mengurus e-KTP juga tidak selesai.

Kita mendesak Disdukcapil bergerak cepat mengatasi warga yang belum punya e-KTP ini," tandasnya. Terkait jalan rusak di Pekan Labuhan dan Belawan dan tak tersentuh pembangunan, Nezar minta Pemko Medan segera menyelesaikan permasalahannya. "Jangan ada lagi jalan di Kota Medan yang tidak tersentuh pengaspalan. Saya akan upayakan agar jalan rusak yang ada di Pekan Labuhan dan Belawan bisa dimasukkan dalam bantuan keuangan provinsi (BKP)," ujarnya. (A03/q)