Medan (SIB)-Warga Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru mengeluhkan pelayanan RS (Rumah Sakit) khususnya bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan, karena sering menerima perlakuan kurang wajar, sehingga warga mengalami kesulitan saat berobat.
Hal ini diungkapkan anggota DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (22/1) di DPRD. "Warga yang ingin berobat menggunakan kartu BPJS, sering mendapatkan perlakuan yang kurang wajar dari pihak rumah sakit. Masyarakat ingin masalah ini menjadi perhatian pemerintah khususnya BPJS Kesehatan," ujar Baskami yang mengaku melakukan reses di Dapil Sumut II.
Dari pertemuan reses yang dihadiri kepala lingkungan dan tokoh masyarakat di Kecamatan Medan Baru, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, masyarakat mengaku trauma ketika hendak berobat ke rumah sakit untuk rawat inap menggunakan kartu BPJS, karena ada kekhawatiran masyarakat pasien meninggal sebelum sempat dilayani.
"Untuk itu, masyarakat meminta agar persoalan ini harus manjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang untuk mengawasinya, agar ke depan masyarakat pengguna kartu BPJS dapat diperlakukan lebih manusiawi," tegas Baskami.
Baskami juga mengaku menerima keluhan warga masyarakat, terkait masih adanya warga miskin yang belum menerima bantuan uang dari pemerintah pusat yang seharusnya diterima rakyat miskin pada tahun 2017-2018. Bahkan yang sudah menerima tapi tidak bisa juga dicairkan dengan alasan adanya perbedaan data penerima dan alasan lain yang kurang jelas.
Terkait hal itu, kata Baskami Ginting yang kini menjabat Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumut itu, masyarakat bermohon kepada lembaga legislatif agar ada penekanan kepada pihak yang berkompeten untuk menangani masalah bantuan tersebut secara serius.
Menurut Baskami, masyarakat di Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, juga mengeluhkan masalah BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan di Kelurahan PB Selaynag II, masih ditemukan warga masyarakat belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan belum memiliki KIS dan KIP yang merupakan program Presiden Jokowi itu.
"Kiranya pemerintah di Sumut dapat menyikapi keluhan warga tersebut, karena masyarakat sangat membutuhkan BPJS dan beberapa fasilitas kesejahteraan lain yang sudah disediakan pemerintah pusat," ungkapnya. (A03/c).