Medan (SIB) -Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya desa atau wilayah yang sulit dijangkau di Sumut akibat buruknya sarana jalan dan minimnya transportasi. Padahal, tujuan pembangunan jalan dan transportasi adalah untuk memersatukan antar wilayah di Sumut.
Pernyataan Gubsu disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset Sumber Daya Alam Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Elisa Marbun saat membuka acara Sharing Knowledge dan Pengukuhan Pengurus DPD HPJI Sumut Periode 2018-2022 di Le Hotel Polonia, beberapa waktu lalu.
Acara sharing knowledge itu digelar DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumut dengan tema "Perspektif Infrastruktur Jalan dan Transportasi Menuju Sumatera Utara Bermartabat".
Terkait buruknya kondisi jalan dan transportasi di Sumut, Gubsu mengakui hal itu terjadi karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemprovsu untuk memerbaiki jalan dan transportasi yang lebih baik. Dengan dua fakta bahwa jalan, transportasi masih buruk dan terbatasnya anggaran, maka Pemprovsu akan melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan jalan di Sumut serta memersiapkan langkah - langkah terobosan untuk meningkatkan kinerja jalan dan transportasi.
Pemprovsu melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut kata Gubsu akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu instansi pemerintah pusat dan lembaga swasta untuk menerapkan teknologi alternatif dalam memercepat penyediaan jalan. Saat ini telah diujicoba konstruksi jalan melalui penggunaan aspal polimer untuk menciptakan permukaan jalan yang memiliki stabilitas dan durabilitas yang tinggi dari permukaan tanah.
Ketua DPD HPJI Sumut H Ir Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan, banyak keluhan tentang kontruksi jalan dianggap masyarakat belum layak. Jadi, kata Umar, masalah jalan di Sumut menjadi tanggungjawab bersama seluruh stakeholders di bidang jalan dan transportasi. "HPJI siap memberikan informasi dan keilmuan untuk Sumut dan bagi kabupaten kota serta para pelaksana," kata Umar yang juga Wali Kota Tebingtinggi ini.
Menurut Umar, masalah buruknya infrastruktur jalan dan transportasi di Sumut ada porsi dan tanggungjawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah pusat diakui Umar sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia termasuk di Sumut. Pemprovsu perlu terus perjuangkan agar pusat terus meningkatkan anggaran untuk memerbaiki jalan di Sumut.
"Kita harus mengapresiasi kinerja pemerintahan sekarang (Jokowi-red) yang sudah membangun banyak ruas tol dan di Sumut sebentar lagi akan terkoneksi ke Sei Mangkei, Kualatanjung hingga ke objek wisata Parapat", ucap Umar.
Peningkatan jalan tol itu tentu meningkatlan ekonomi, pemicu perkembangan ekonomi. Pemerintah juga membantu daerah melalui dana desa ke desa dan kelurahan yang bisa dipergunakan membangun infrastruktur jalan yang akhirnya juga meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Umar.(R15/c)
