Medan (SIB)
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sumatera Utara, Khairul Mahali yang juga Ketua Umum Gabungan Usaha Eksportir Indonesia (GPEI) Sumut, protes dan mengecam serius pihak Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut (Depalindo), yang menuding kalangan eksportir di Sumut saat ini menjerit akibat kebijakan sistem operasi dan komputasi penyimpanan barang di pelabuhan (openstack) di Pelabuhan Belawan.
"Pernyataan (statement) Ketua Umum Toto Dirgantoro yang mengatakan eksportir di Sumut menjerit karena kebijakan Pelindo 1 (Pelabuhan Belawan) memberlakukan openstack dengan maksimal waktu 1 x 24 jam harus direchek kebenarannya. Jangan asal ngomong dan jangan bikin heboh. Eksportir mana yang dimaksudkannya dan apa yang dijeritkannya, karena yang mengeluarkan statement itu orang luar Sumut yang suka menghebohkan. Dia harus memberi data konkret dan fakta yang benar. Eksportir mana yang dirugikan,†katanya kepada pers, Sabtu (24/10).
Dia mencetuskan hal itu ketika timbul pernyataan Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro, tidak lama seusai diskusi webinar UMKM Naik Kelas dan Go Ekspor yang diselenggarakan KADIN SU dan GPEI SU bekerjasama dengan Atase Perdagangan KBRI Cairo (Mesir) dan Kementerian Koperasi & UMKM.
Diskusi virtual itu menampilkan Ketua UKM-IKM Nusantara Hj Chanda Manggih, Atase Perdagangan KBRI Cairo Irman Adi Purwanto Moefthi, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mesir Syamsu Alam Darwis, dan Pristiyanto SS MM, Kepala Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Diskusi dengan topik khusus bisnis UKM-IKM Nusantara dalam prospek ekspor di masa mendatang (UKM Go Ekspor) secara khusus mengangkat sampel produk UKM berupa olahan kelapa, sari buah nanas dan terasi bakar yang akan dikembangkan menembus pasar dunia di sejumlah mancanegara. Produk sampel tersebut masing-masing berasal dari UKM-IKM Sumut dan Riau (Tanjungpinang).
"Semua orang tau bahwa, semua sektor bisnis sedang kesulitan berat akibat dampak pandemi Covid-19 saat ini tapi itu terjadi global tidak secara khusus di kalangan eksportir seperti yang dicetuskan pihak Depalindo itu. Saya tidak mengerti apa maksudnya, dan kita minta agar orang luar Sumut tidak membuat heboh pelaku usaha di Sumut dengan membuat statement yang tidak jelas dan tanpa fakta. Lagipula, Ketua Umum Depalindo itu bukan penduduk Sumut dan bukan pengusaha Sumut. Dari mana SK-nya dan siapa anggotanya kita pun tidak tau. Saya kesal dan prihatin forum bagus untuk mengangkat nasib dan prospek UKM seperti ini justru ditimpali pernyataan yang mengusik," papar Khairul menyesalkan pihak Depalindo.
Dia menambahkan, statement demikian seharusnya dicetuskan dengan pernyataan resmi dari pihak operator pelabuhan di Sumut. Terlebih, asosiasi tersebut tidak dikenal di Sumut.
Sebelumnya, Ketua Umum Depalindo menyatakan sistem openstack di Pelabuhan Belawan harusnya 3 x 24 jam (3 hari) karena di daerah lain justru bisa sampai 5 hari. Alasannya,kebijakan Pelindo I yang memberlakukan maksimal 1 x 24 jam saja sangat merugikan eksportir sebab menambah biaya sewa angkutan bila terlambat dari jadwal closing time yang ditentukan, bahkan wajib membayar denda. (M04/c)
