Medan (SIB)
Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi Sumut H Rajali SSos MSP mengatakan, Indonesia yang sangat luas dengan jumlah penduduk hampir 338 juta jiwa terdiri dari 1340 suku bangsa, ragam budaya dan adat, bahasa serta agama berbeda mengandung potensi konflik yang besar. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus tetap dijaga.
Hal ini disampaikannya pada acara pembukaan kegiatan "Penguatan Restorasi Sosial Melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020" di Medan, Rabu (4/11).
Saat ini, kata Rajali, sangat banyak masalah yang melanda bangsa, mulai masalah kerusuhan sosial, terorisme atau sekelompok orang dan organisasi yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
"Tentu kita tidak menghendaki terjadinya perpecahan bangsa. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah kita raih merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi dari bangsa Indonesia sendiri," ungkapnya.
Menurutnya, program restorasi sosial merupakan suatu program yang berperan penting untuk menciptakan kembali rasa persatuan dan kesatuan, sebangsa dan setanah air, yaitu NKRI. Restorasi sosial adalah menemukan kembali nilai-nilai masyarakat yang sudah memudar atau pengembalian dan pemulihan terhadap keadaan semula.
"Misalnya nilai-nilai pluraliame (kemajemukan), nilai-nilai kesetiakawanan sosial, nilai budaya malu, nilai tolong menolong, nilai gotong royong dan nilai kejujuran," kata Rajali.
Nilai-nilai Pancasila, ungkapnya, memegang peranan penting dalam melaksanakan restorasi sosial. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah sikap egaliter, yaitu bahwa setiap manusia sederajat, mengajak masyarakat untuk saling menegur sapa, sehingga kita akan merasakan bahwa kita semua adalah satu Indonesia.
Tujuan kegiatan memperkuat restorasi sosial melalui PSKS adalah menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat, khususnya generasi muda. PSKS memegang peranan penting dalam melakukan restorasi sosial.
Peran yang dapat dilakukan PSKS yakni melakukan indifikator untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial di masyarakat, terutama yang terkait dengan konflik sosial. Kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Lalu menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber pelayanan dan kesempatan.
Sementara itu Kabid Dayasos Dinas Sosial Sumut Rais Kari AP MM melaporkan, kegiatan yang berlangsung sehari itu diikuti 60 peserta dari Karang Taruna, IPSM, TKSK, Walubi, Badan Kenaziran Masjid, perwakilan gereja, Parisada Hindu, tokoh masyarakat, panti asuhan, mahasiswa, dosen dan pelajar.
Tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan itu untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial kepada masyarakat melalui pola restorasi sosial. "Juga mendorong generasi muda yang belum terlibat dalam pembangunan bidang jesejahteraan sosial agar tertarik dan turut terjun dalam berbagai ranah implementasinya," ungkap Rais.
Sementara sebagai narasumber Nalil Khaitiah SIP MPd, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU Medan dan dari Dinas Sosial Provinsi Sumut. Turut hadir pejabat Dinas Sosial Siti Rahmi BA dan lainnya. (R7/a)
