Sergai (SIB)
Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya didampingi Wakil Bupati (Wabup), H Adlin Umar Yusri Tambunan memimpin rapat finalisasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2020 di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Seirampah, Selasa (2/3).
Rapat dihadiri Sekdakab HM Faisal Hasrimy beserta para asisten dan Staf Ahli Bupati, serta sebagian kepala OPD. Sedangkan kepala OPD yang lain, mengikuti secara virtual lewat aplikasi zoom metting di kantor masing-masing.
Darma Wijaya dalam.arahannya menyampaikan rapat tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan kabupaten.
Penyusunan LKPJ pada hakikatnya merupakan progres report kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Serta disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Hal ini merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Dia mengakui, ada beberapa kendala dalam penyusunan LKPJ kali ini. Selain format yang masih baru, sosialisasi juga belum dilakukan instansi terkait, sehingga perlu untuk segera diatasi.
"Ke depan diharapkan, setiap OPD dapat menyerahkan laporan setiap bulannya kepada kami, untuk mengetahui progres dari pekerjaan di masing-masing OPD sehingga dapat diselesaikan tepat waktu", pungkasnya.
Wabup Sergai, H Adlin Umar Yusri Tambunam berharap melalui rapat itu, seluruh jajaran yang bertanggungjawab dapat memaparkan LKPJ masing-masing untuk selanjutnya didiskusikan dan dilakukan perbaikan jika ada kesalahan.
"Kami berharap, rapat ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan kinerja penyelenggaraan Pemkab Sergai", tandasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda, Hj Prihatinah melaporkan tahun 2020, APBD Sergai mencapai Rp 1,509 triliun, terdiri dari PAD Rp 117,2 miliar, dana perimbangan Rp 1042 triliun dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp 349,6 miliar.
"Akan tetapi realisasinya belum mencapai 100 persen. Ada di angka Rp 1,496 triliun atau sekitar 99,15 persen", ujarnya.
Prihatinah menyebutkan dalam LKPJ bupati tahun 2020, masih terdapat kekurangan dalam pelaporan dari beberapa OPD. "Melalui rapat LKPJ ini, diharapkan sejumlah instansi yang masih belum melengkapi dokumentasi, agar segera memperbaikinya," harapnya. (RHS/a)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
